Gubernur Papua Lantik Plt Sekda, Aktivis 98 Minta Mendagri Tegas

Gubernur Papua Lukas Enembe
Sumber :
  • VIVAnews/Aman Hasibuan

VIVA – Aktivis 98 meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tegas terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe. Hal itu menyusul tindakan Lukas melantik Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua mengganti Dance Yulian Flassy.

Heboh Kasus Korupsi Rp3.000 T dari Rafael Alun yang Mengalir ke 25 Artis, Begini Faktanya

"Dengan adanya Pelantikan Ilegal Plt Sekda Papua oleh Lukas Enembe Gubernur Papua yang tidak mengindahkan Surat Keputusan Presiden Jokowi di saat kondisi COVID-19 yang meninggi. Diharapkan Mendagri mengikuti Keputusan Presiden yang sudah menetapkan Dance Flassy Sekda Papua," kata salah satu Aktivis 98, Arlon H P Sinambela kepada wartawan, Minggu 18 Juli 2021.

Kata dia, Papua saat ini punya dua Sekda. Yaitu, satu versi Gubernur Papua dan satu lagi versi Keputusan Presiden Jokowi. Dia minta, Kementerian Dalam Negeri konsisten dan komitmen mengawal kebijakan Jokowi dengan tidak mengakui Plt Sekda yang ditunjuk Lukas.

MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Jokowi Ajak Semua Bersatu Bangun Bangsa dan Hadapi Geopolitik

"Sebagai Relawan Jokowi dan Aktivis 98 yang mengawal kebijakan pemerintah, kami berharap Mendagri bisa konsisten dan komitmen mengawal kebijakan Presiden Jokowi," katanya.

Apalagi, lanjutnya, Lukas selama ini selalu menyerang Pemerintahan Jokowi. Belum lagi, dia menyebut Lukas kerap melakukan pelanggaran. Dia mengatakan contohnya seperti kasus casino yang melibatkan Gubernur Papua, dimana hasil temuan PPATK saat Tahun 2019 merugikan Keuangan Negara hampir 50 Miliar Rupiah. Intel Mabes Polri juga menemukan adanya Kerugian Negara 1,8 Triliun akibat penyalahgunaan dana Otsus di Pemda Papua.

Hakim Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Jokowi: Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tak Terbukti

Sampai saat ini disebutnya masih jalan di tempat. Untuk itu, dia meminta Tito bersama Penegak Hukum bisa mengamankan kepentingan negara atas beberapa kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkannya. Apabila sulit untuk dibenahi oleh Mendagri, maka dirinya menilai sudah saatnya Tito mundur dari jabatannya.

"Sementara Presiden Jokowi telah menunjuk Sekda sesuai keputusan negara malah diberhentikan," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Jokowi Resmikan 147 Bangunan yang Direhabilitasi Pasca Gempa di Sulawesi Barat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 147 bangunan infrastruktur pasca dilanda bencana gempa di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Diketahui, gempa me

img_title
VIVA.co.id
23 April 2024