- VIVA/Foe Peace
VIVA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, mendukung pemerintah untuk melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat. Bahkan dia menilai, perpanjangan dilakukan sampai 17 Agustus 2021.
Meski mengusulkan perpanjangan PPKM Darurat hingga 17 Agustus, namun ia meminta diiringi percepatan upaya vaksinasi untuk rakyat Indonesia.
Alasan dia mengusulkan PPKM Darurat sampai 17 Agustus, adalah karena menurutnya pada saat itu jumlah masyarakat yang divaksin sudah mencapai 70 persen. Selain itu angka keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) sudah berada di angka 70 persen.
Baca juga: Sapi Kurban Jokowi di Al-Akbar Surabaya Dijaga 6 Petugas 24 Jam
"Kami memberikan dorongan agar pemerintah melanjutkan dan memperluas PPKM Darurat sampai 17 Agustus 2021. Dengan catatan saat peringatan kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun vaksin rakyat mencapai 70 persen, BOR kembali ke posisi 70 persen, layanan medis rakyat isoman terjangkau 70 persen berupa paket obat gratis dan paket sembako," kata Kamrussamad, Senin 19 Juli 2021.
Kamrussamad juga mengapresiasi percepatan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh sejumlah instansi negara seperti Polri, TNI dan juga BIN. Dengan begitu, masyarakat merasa lebih terjamin dan juga terlindungi.
Dia menambahkan, apabila pemerintah memperpanjang PPKM Darurat, harus diikuti dengan pemberian bantuan kepada para pedagang. Jangan sampai perpanjangan ini menambah beban rakyat.
"Perpanjangan tersebut harus diikuti dengan kebijakan fiskal untuk bantuan tunai bagi pedagang pasar, warteg, kedai kopi, tukang tambal ban motor, bengkel tradisional dan buruh serta pekerja," ujarnya.
Menurut Kamrussamad kondisi saat ini baru 30 persen rakyat yang divaksinasi. Kemudian tingkat hunian RS rujukan masih 120 persen, RS darurat terjadi antrian di mana-mana, jutaan warga masih isolasi mandiri belum terjangkau layanan medis.
"Jika PPKM Darurat tidak diperpanjang sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan angka kematian tembus 5.000 orang per hari karena tidak terjangkau layanan medis," ujarnya.
