- tvOne/Teguh Joko Sutrisno
VIVA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengabaikan untuk sementara pengkategorian daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang sebelumnya berupa zonasi dan diubah menjadi pelevelan berjenjang 3 sampai 4. Kabupaten atau kota yang ditetapkan berstatus level 4 berarti terkategori berisiko tinggi penularan COVID-19.
Di Jawa Tengah, ada sejumlah daerah yang ditetapkan berstatus level 4, sedangkan daerah lainnya level 3. Daerah dengan PPKM Level 4, antara lain Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Magelang.
Sedangkan yang level 3, antara lain Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, dan Kota Pekalongan.
Ganjar Pranowo tak keberatan dengan pengkategorian itu, tetapi menyarankan para kepala daerah di Jawa Tengah untuk tidak terjebak dalam level-level tersebut. Dia meminta semua daerah melakukan hal yang sama.
"Sekarang tidak usah berdebat dengan data. Yang ada dilaksanakan. Justru asumsinya yang harus dibangun: semua levelnya tinggi, semua levelnya merah, agar kita berhati-hati. Karena begitu kendor dan kita lengah, maka penularannya akan sangat cepat sekali," katanya di Semarang, Rabu, 21 Juli 2021.
Pemerintah kabupaten/kota, dia mengingatkan, agar tetap memperhatikan petunjuk pelaksanaan PPKM Darurat dari Kementerian Dalam Negeri. “Ketentuannya masih tak jauh berbeda, hanya mungkin sisi waktu yang kemarin buka hanya sampai jam 8 malam, sekarang bisa jam 9 malam. Sama ketentuan terkait pedagang kecil, Presiden sudah bicara ada pelonggaran," katanya.
Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, menurut Ganjar sebagaimana petunjuk pemerintah pusat, diberi keleluasaan untuk mengatur dengan tetap berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik agar tidak ada kesalahpahaman.
Di Jawa Tengah, Ganjar akan mengkoordinasikan semua bupati dan wali kota, yang pada pokoknya semua akan disamaratakan, yakni siaga penuh. "Saya mendorong semuanya call tinggi saja, semua sama. Lebih baik kita menahan diri dulu agar bisa mengendalikan," ujarnya.
Teguh Joko Sutrisno/Semarang
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
