- Cahyo Edi/VIVA.
VIVA – Di tengah lonjakan pasien positif COVID-19 di DIY, Gubernur DIY Sri Sultan HB X berupaya melakukan sejumlah langkah penanganan untuk menekan lonjakan tersebut. Salah satu yang akan dilakukan Sultan HB X adalah refocusing penggunaan APBD dan Dana Keistimewaan (Danais).
Nantinya refocusing dari dua anggaran ini akan dipakai untuk penanganan COVID-19. Sultan menuturkan, nantinya Danais akan dipakai untuk membantu kelompok-kelompok sosial dan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan alat kesehatan dalan penanganan COVID-19.
"Bantuan (Danais) itu memang untuk kelompok-kelompok sosial. Tapi juga untuk kelengkapan-kelengkapan ada untuk sarana prasarana kesehatan. Mungkin APD, mungkin untuk peti jenazah. Yang kedua untuk kelompok-kelompok masyarakat," ujar Sultan HB X, Rabu 21 Juli 2021.
"Kita sudah mendesain tidak hanya dari Danais tapi juga dari APBD untuk refocusing anggaran. Itu juga akan kita lakukan. Besok atau lusa mungkin sudah selesai semuanya. Yang Danais sudah, sekarang baru kami teliti," sambung Sultan HB X.
Baca juga: Tak ada Negara yang Lolos, Luhut: Varian Delta Sulit Dihadapi
Sultan HB X menerangkan refocusing nantinya juga akan dipakai untuk membantu UMKM dan pekerja yang di PHK. Hanya saja Sultan HB X mengaku masih mengalami kesulitan terkait pendataan. Sultan HB X pun meminta kepada ketua asosiasi pedagang atau pekerja bisa ikut membantu pendataan.
Sultan HB X menjabarkan bantuan dari refocusing APBD dan Danais ini bisa pula berbentuk bantuan permodalan. Di antaranya dengan pinjaman tanpa bunga agar bisa dipakai untuk modal usaha.
"Nanti kami tidak memungut bunga, tapi bukan berbunga dalam arti tinggi ya mungkin setengah persen atau satu persen kepada anggota. Karena mereka juga pebisnis. Itu berupa utang, misalnya," tutur Sultan HB X.
Sultan HB X berharap lewat bantuan-bantuan itu bisa membantu masyarakat. Selain itu bisa memperkuat modal pedagang dan ekonomi masyarakat.
"Yang penting kita bisa untuk meringankan beban kehidupan mereka. Mungkin juga tergerus tidak hanya sekadar beban untuk makan tapi juga modal kerjanya pun mungkin juga sudah untuk makan. Ini pilihan-pilihan yang cepat bisa kita ambil tapi itu bisa kita pertanggungjawabkan kalau ada pemeriksaan dari BPK," tegasnya.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
