- Istimewa
VIVA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menekankan bahwa pemerintah selalu mengutamakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, mereka memperpanjang kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) namun dengan disertai bantuan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung melalui perlindungan atau bantuan sosial.
"Ibu Mensos (Tri Rismaharini) sudah siapkan semuanya (bansos),” kata Johnny melalui keterangan persnya, Kamis, 22 Juli 2021.
Dia pun meminta agar aparat menjaga keramahan dalam menertibkan masyarakat untuk mematuhi kebijakan PPKM agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kerjasama dalam implementasi itu yang penting. Masyarakat dan aparat sama-sama tertib. Aparat tetap menjaga keramahan kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Yogyakarta PPKM Level 4, Aturan Tidak Berubah Seperti Darurat
Johnny menilai penularan Covid-19 sejauh ini disebabkan karena masyarakat belum disiplin menjalankan protokol kesehatan. Tapi, ia pun mengakui pemerintah juga memiliki kekurangan dalam penanganan Covid-19.
Oleh karenanya, pemerintah membutuhkan banyak saran dan rekomendasi dari seluruh pihak agar kebijakan yang dijalankan dapat efektif.
Dia menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan suasana batin yang kuat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Bukan saling menyalahkan.
"Kita harus bangun soliditas kita sebagai bangsa. Kita perlu bertemu di satu titik yang membangun solidaritas yang kuat untuk menghadapi bahaya Covid-19,” kata Johnny.
Johnny juga mengimbau agar kelompok-kelompok tertentu tidak menyebarkan diksi yang membingungkan masyarakat. Karena efeknya bisa menimbulkan ketakutan dan justru akan melemahkan semangat masyarakat.
"Pemerintah pasti mendengar pendapat, koreksi, saran. Tapi sebaiknya tidak hanya kritik yang disampaikan tapi juga saran dan rekomendasi perbaikan,” kata Johnny.
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat sampai 25 Juli 2021. Jika ada penurunan kasus Covid-19, barulah kebijakan itu akan dilonggarkan.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
