- tvOne/ Teguh Joko Sutrisno (Semarang)
VIVA – Menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, PPKM level atau apapun namanya, ternyata tak mudah. Kesadaran warga yang kerapkali membuat pelaksana di lapangan harus mengelus dada.
Hal itu yang menjadi curahan hati (curhat) para kepala desa di Kabupaten Cilacap. Rata-rata mereka melaporkan sulitnya mengajak warga untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes).
"Warga merasa jenuh. Ada juga yang beralasan karena aktivitasnya di sawah jadi merasa bebas tidak pakai masker," kata Kades Padangsari Cilacap, Mahruri.
Kades Karangtengah Cilacap pun sama. Meski sudah sering diedukasi dan disosialisasi, namun sekitar 50 persen warganya tidak taat prokes.
"Sulit sekali memberikan penyadaran pada masyarakat untuk menerapkan prokes. Sulit sekali. Padahal kami sudah keliling membagikan masker dan sosialisasi," kata Suhartono, Kades Karangtengah tersebut.
Suara para kades ini terungkap saat acara Rembug Desa dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Pendapa Kabupaten Cilacap, Kamis, 22 Juli 2021. Acara tersebut diikuti 227 lurah/kades se Kabupaten Cilacap via daring.
Persoalan lain yang dirasakan para kades di antaranya soal kesulitan menata pasar, meminta izin membuka tempat pariwisata hingga meminta vaksin dan meminta tambahan tenaga medis.
"Ada banyak warga kami yang ingin kerja ke luar negeri. Syaratnya harus divaksin. Kami sudah menghubungi puskesmas tapi belum ada jawaban. Kami mohon agar ini dibantu pak," kata Kades Karangturi, Misar.
Ada juga yang mengeluh tentang ada masyarakat yang tidak percaya dengan COVID dan tidak percaya vaksin.
Mendapat curhatan bertubi-tubi, Ganjar pun memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Jateng dan Dinas Kesehatan Cilacap untuk menindaklanjuti.
"Tolong dicatat dan segera ditindaklanjuti ya, itu dibantu warganya apakah vaksin dan tenaga kesehatan," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, rembug desa memang bertujuan menggali persoalan faktual di masyarakat karena pandemi tidak bisa dilawan hanya dengan data yang ada di laporan pejabat. Namun harus didahului dengan mendengar suara masyarakat di setiap level.
Para kades di Cilacap, kata Ganjar, sudah mampu melaksanakan tugas pendataan pasien, pemenuhan kebutuhan makan warga yang terdampak covid, dan pelaksanaan Jogo Tonggo. Semua kades juga melaporkan telah mengoptimalkan anggaran 8 persen dari dana desa untuk penanganan pandemi.
"Mereka paham berapa yang sakit, berapa ibu hamil, berapa yang risiko tinggi. Tahu detail bahkan presisi. Maka kalau nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah termasuk obat dari TNI/Polri, saya minta kades-kades itu diajak bicara, karena mengetahui persis kondisi di wilayahnya," kata Ganjar.
Terkait keluhan warga yang sulit diajak disiplin prokes, Ganjar meminta kades bekerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
"Camat, Babinsa/Bhabinkamtibmas serta dinkes harus turun membantu memberikan edukasi. Kalau perlu dengan testimoni-testimoni yang baik," ujarnya.
Laporan Teguh Joko Sutrisno (tvOne/ Semarang, Jateng)
