- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
VIVA – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, membantah informasi yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait keterlibatan dirinya dengan PT Harsen Laboratories, produsen obat Ivermectin.
“Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan,” kata Moeldoko, Kamis 22 Juli 2021.
ICW diketahui lewat keterangannya, menuduh dan mengaitkan putri bungsu Moeldoko, Joanina Novinda Rachma, punya kedekatan dengan pihak PT Harsen. ICW menyebut Joanina punya hubungan bisnis dengan Sofia Koswara.
Sofia berperan membantu PT Harsen dalam memperkenalkan Invermectin ke publik. ICW juga menyebut, Sofia bekerjasama dalam impor beras dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), organisasi yang diketuai Moeldoko. Menanggapi tuduhan keterlibatan anaknya, Moeldoko menampiknya.
"Tidak ada urusan dan kerja sama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen Lab,” kata Moeldoko.
Terkait tuduhan lain yakni kerja sama dengan HKTI dalam impor beras, Moeldoko menyebut ini tidak bisa dimaafkan.
“Ini menodai kehormatan saya sebagai ketua HKTI,” ujar Moeldoko.
Yang tak diterima lagi oleh Moeldoko, bahwa informasi ICW menuding Joanina sebagai Tenaga Ahli di KSP adalah salah besar. Karena Moeldoko sudah pernah menjelaskan, Joanina hanya pernah magang selama 3 bulan di KSP. “Saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama 3 bulan awal 2020,” tegas Moeldoko.
Atas berbagai tuduhan tersebut, Moeldoko mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW.
Dalam laporannya, ICW menyebut polemik obat Ivermectin digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri. Presiden Joko Widodo bahkan tidak menindak tegas pejabatnya yang diduga terlibat dalam konflik kepentingan distribusi Ivermectin. Alih-alih demikian, Jokowi disebut membuka ruang perburuan rente dengan membiarkan instansi tertentu campur tangan dalam penanganan COVID di luar tugas dan kewenangannya.
Ali Ngabalin: Masa Sengketa Pemilu Bahas Bansos, Malu-maluin
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin merasa heran sidang PHPU 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) malah membahas soal program bansos atau bantu
