- Dok: IIMS 2021
VIVA - Di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah termasuk kegiatan perniagaan, DPRD Banten berencana membeli mobil baru untuk pimpinannya yang dilakukan melalui penunjukkan langsung.
Dalam website resmi LPSE Banten, tertulis nilai anggaran mencapai Rp2,8 miliar yang pengadaannya dilakukan oleh Sekretariat DPRD Banten. Spesifikasi mobilnya Toyota Camry 2.5 V A/T, 6-speed otomatis, kemampuan mesinnya 2494 CC.
Sekretaris Dewan DPRD Banten, Deni Hermawan, mengaku telah membatalkan pengadaan mobil dinas bagi lima pimpinan legislatif. Alasannya, saat ini masih terjadi pandemi COVID-19.
"Itu di usulkan tahun 2020 melalui penganggaran. Tadinya kita berharap di masa pandemi, tahun 2021 ini bisa landai atau selesai, tapi kecendrungan sekarang membutuhkan perhatian khusus, atas pertimbangan pimpinan, kami membatalkan kegiatan tersebut," kata Ketua Sekwan DPRD Banten, Deni Hermawan, kepada awak media, Jumat, 23 Juli 2021.
Baca juga: Polisi Selidiki Anggota DPRD Malaka Diduga Berjoget Sambil Minum Miras
Menurut Deni, kendaraan dinas yang saat ini dipakai oleh lima pimpinan DPRD Banten, merupakan kendaraan bekas yang dipakai oleh pimpinan periode 2014-2019. Dianggap lawas, harus ada kendaraan baru bagi wakil rakyat tersebut.
"Kendaraan roda empat yang digunakan pimpinan DPRD sekarang ini, menggunakan periode 2014-2019 yang lalu, produksi tahun 2015, pertimbangan umur pakai, layak dilakukan penyegaran-penyegaran," katanya.
Pihaknya juga mengklaim ada Rp31 miliar anggaran di DPRD Banten yang di-refocusing untuk penanganan COVID-19. Termasuk biaya pemeliharaan dan perawatan ruang fraksi partai politik, dialihkan untuk penanganan corona.
"Ada Rp31 miliar (yang terkena refocusing). Pengadaan lelang kendaraan, lelang pemeliharaan pembangunan, itu dibatalkan," katanya.
Rencana pembelian mobil mewah dengan harga miliaran oleh pimpinan legislatif dianggap Uday Syuhada, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp), menyakiti hati rakyat yang sedang kesulitan mencari nafkah, di tengah pandemi COVID-19.
Menurut Uday, seharusnya para pejabat tinggi di Banten tidak mengutamakan hidup mewah dan menikmati sarana dan prasarana, saat rakyat masih kesulitan menghidupi dapur mereka.
"Tak nampak sedikitpun sense of crisis dari para penguasa di Banten dalam situasi darurat saat ini. Di mana letak rasa keprihatinan mereka? Tak adakah rasa malu pada rakyat yang saat ini sedang menjerit?" ujar Uday Syuhada.
