- Teguh Joko Sutrisno/ tvOne.
VIVA - Sejumlah media melansir berita terkait serapan anggaran penanganan COVID di beberapa daerah. Sebuah akun IG @pandemictalks, bahkan ikut mengunggah grafik yang disebut bersumber dari Kemendagri dan media nasional yang menyebut NTT menjadi provinsi yang serapan anggaran COVID paling tinggi yaitu 66,10 persen.
Sementara provinsi padat penduduk seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, serapannya disebut di bawah 7 persen. Bahkan Jawa Tengah disebut serapannya tidak sampai satu digit yaitu hanya 0,15 persen dengan besaran Rp164,62 miliar.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan bahwa data tersebut tidak pas. Di Jateng, katanya, bukan 0,15 persen seperti yang beredar di media. Hingga 22 Juli, serapan sudah mencapai 15,65 persen dan update hingga 24 Juli telah mencapai 17,28 persen.
“Ini penting untuk clearence, karena kemarin bully sudah terjadi, hoaks sudah terjadi orang bertanya, saya jelaskan. Ada media yang nulis, sayangnya tidak wawancara saya, maka ini banyak yang bertanya saya kasih data ini,” kata Ganjar, Sabtu, 24 Juli 2021.
Baca juga: Kasus COVID-19 Mulai Landai, Ganjar Minta Testing Tetap Diperbanyak
Berdasarkan amanat refocusing pemerintah pusat, anggaran 8 persen dari DAU Jateng berjumlah Rp283 miliar yang terinci untuk 5 item penganggaran. Yakni penanganan COVID, dukungan vaksinasi, dukungan pada kelurahan, insentif tenaga kesehatan, dan belanja kesehatan lainnya.
Total serapan anggaran sampai hari ini telah mencapai Rp49,040.562.303 atau 17,28 persen. Di antaranya ialah pemberian insentif untuk tenaga kesehatan yang sudah cair Rp39.895.216.303 atau 66,31 persen.
“Dukungan vaksinasi sudah relatif berjalan, untuk desa kelurahan juga sudah berjalan,” katanya.
Angka 17 persen itu pun adalah catatan yang sudah melakukan pembayaran. Sedangkan ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan atau proses pengadaan.
“Karena semua masih berjalan, kita beli peralatan, kita beli alat whole genome sequencing kita perlu waktu, kalau barangnya datang kita bayar. Kita juga menyiapkan beli ambulans, peralatan kesehatan sesuai kebutuhan dan perkembangan. Ini sudah kita order semua, barang datang kita bayar dan saya minta lakukan percepatan,” tegasnya.
Percepatan itu termasuk dalam proses administrasi di inspektorat. Sebab, pengadaan barang dan pembelanjaan anggaran di Pemprov Jateng harus didahului pemeriksaan inspektorat.
“Karena sebelum dibelanjakan dalam konteks darurat ini memang harus di-review oleh inspektorat semuanya. Saya minta harus dipercepat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng Prasetyo Aribowo mengatakan rencana pembelanjaan DAU mengalami perubahan berdasarkan perkembangan di lapangan.
“Pada awal Juli angka itu kita reassesment ulang penggunaannya, karena waktu itu kita tidak tahu varian Delta demikian cepat. Sehingga beberapa kita tunda, misalnya pelatihan bintek untuk promosi kesehatan kita tunda karena kita fokus untuk COVID,” katanya.
Serapan anggaran, lanjut Prasetyo, akan terus bertambah karena sudah ada rencana-rencana pembelanjaan. Misalnya untuk pembelian reagen dalam rangka peningkatan testing dan tracing. Serta dukungan fasilitasi untuk rumah sakit darurat.
Di lain pihak, penanganan COVID-19 di Jateng sebenarnya tidak hanya mengandalkan anggaran refocusing DAU. Tapi juga memanfaatkan dana dari CSR perusahaan.
“Misalnya kita menerima dari Shopee, Pertamina berupa oksigen, tabung liquid. Semuanya itu kita dorong untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit,” katanya.
Laporan: Teguh Joko Sutrisno/ tvOne
