- ANTARA FOTO/Ardiansyah
VIVA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meyakini mentan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Keamanan Laut (Bakamla RI), Leni Marlena dan anggotanya, Juli Amar Ma'ruf terbukti bersalah merugikan keuangan negara sebesar Rp63,8 miliar.
Itu berkaitan dengan proyek pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) di Bakamla. Tim Jaksa menuntut majelis hakim, menjatuhkan pidana empat tahun penjara terhadap terdakwa.
Jaksa juga menuntut keduanya denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Demikian diungkapkan tim Jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan untuk Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf, yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Jaksa KPK, M Takdir Suhan dalam persidangan, Senin, 26 Juli 2021.
Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf juga dituntut pidana tambahan, berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4 juta.
Dalam tuntutannya, tim jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan tuntutan terhadap kedua terdakwa yakni perbuatannya dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kedua terdakwa juga dinyatakan belum mengembalikan uang hasil korupsinya.
Sedangkan hal-hal yang meringankan, yakni kedua terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, masih muda, serta mempunyai tanggungan keluarga.
Perbuatan keduanya dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Jaksa Tuntut Sekretaris MA Nonaktif Hasbi Hasan 13 Tahun Penjara, Ini Pertimbangannya
Jaksa JPU, pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menuntut hukuman penjara terhadap Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif, Hasbi Hasan, selama 13 tahun 8 bulan penjara.
