Farah Puteri DPR Bicara Alih Tv Analog ke Digital, Begini Katanya

Anggota DPR Komisi 1 Farah Puteri Nahlia
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Farah Purteri Nahlia meminta pemerintah untuk menunda program ASO atau Analog Switch Off yang ditargetkan hingga 2022. Menurutnya, migrasi dari TV analog ke TV digital tentu merupakan langkah yang memang sudah wajar diambil seiring berkembangnya teknologi dan informasi.

MNC Jadi TV Penyelenggara Debat Capres, Nusron Wahid: Monopoli Penyiaran

Namun, Farah yang juga kader PAN ini menjelaskan langkah ini belum tepat diterapkan apalagi masih banyak warga Indonesia yang menggunakan tv analog dan belum bisa membeli televisi digital dengan memberikan alat berupa STB agar televisi lawas bisa menerima siaran digital. 

Selain itu juga, anak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ini menjelaskan hal terberat dalam penerapan kebijakan ini adalah saat ini Indonesia masih dalam masa genting-gentingnya menghadapi pandemi Covid 19. 

Timnas Amin Tak Persoalkan Hak Siar Debat Ketiga Capres Asalkan Tetap Independen

“70% atau 49-50 juta household atau rumah tangga masih pakai TV analog. Meski, tujuan migrasi ini baik, namun di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 hal ini berpotensi akan membebani masyarakat untuk membeli perangkat lagi,” ujar Farah dalam keterangannya, Rabu 28 Jul 2021.

Selain itu, Farah mengatakan subsidi yang diberikan pemerintah dalam program ASO belum memungkinkan mencukupi untuk semua rumah tangga. Dia berpendapat, risiko subsidi yang tidak merata berpotensi justru akan merugikan masyarakat itu sendiri ketika diberlakukannya ASO.

Mikrofon Cawapres Ketika Debat Dipersoalkan, KPU Beri Penjelasan Begini

Farah menjelaskan, migrasi dari sistem analog ke digital berpotensi menciptakan kegaduhan karena akan banyak masyarakat tidak dapat menonton siaran televisi. 

“Masyarakat memerlukan STB untuk menonton TV digital. Namun, STB itu sendiri mahal harganya, sehingga niat baik digitalitasi ini masih terasa memberatkan masyarakat,” ucap dia.

Terakhir, Farah meminta pemerintah perlu menimbang kembali mengenai skala prioritas dari segi anggaran dan urgensi peralihan ke siaran tv digital ditengah pandemi ini. 

“Jangan sampai hal ini malah justru melukai perasaan mayoritas masyarakat yang terdampak pandemi. Pemerintah harus menjadikan penanganan pandemi sebagai prioritas (agenda utama), sehingga setiap kebijakan harus dikonsultasikan pada publik agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi,” kata Farah.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya