DPR: Jangan Geser Fokus Pandemi ke Isu Politik Jokowi Endgame

Presiden Jokowi saat Meninjau Vaksinasi di Kabupaten Jombang Jawa Timur
Sumber :
  • Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

VIVA – Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Melki Laka Lena mengatakan adanya pihak yang menggeser kondisi pandemi COVID-19 menjadi isu politik dengan meminta Presiden Jokowi untuk turun sangat tidak tepat. Menurut dia, tidak ada satu negara dunia ini yang terbebaskan dari dampak pandemi COVID-19.

Jokowi Imbau Warga Mudik Lebih Awal, Jumlahnya Naik 56 Persen

“Jangan memakai pandemi ini untuk menggeser sebuah isu politik atau mengganggu, bahkan ingin menurunkan atau meminta Presiden turun. Ini tidak pada tempatnyalah, dan tidak benar isu-isu semacam ini kita teruskan,” kata Melki kepada VIVA pada Rabu, 28 Juli 2021.

Tentu saja, kata dia, semua elemen boleh memberi masukan, usul atau saran kepada pemerintah untuk memperbaiki konsep atau strategi penanganan COVID-19. 

Jokowi Ogah Komentari soal Sengketa Pemilu 2024 di MK

Baca Juga: Ridwan Kamil Sebut Lonjakan COVID-19 di Jabar Bagaikan Drama Korea

Tetapi, hal itu semata-mata bagian dari menjaga agar solidaritas sosial dan dukungan satu sama lain, bukan untuk memecahkan solidaritas sosial atau kebersamaan gotong-royong.

Jokowi Adakan Buka Puasa Bersama Menteri di Istana

“Jadi masukan, usul, saran itu bagian dalam rangka memperbaiki mendorong perbaikan tata kelola penanganan pandemi baik bidang kesehatan, sosial, ekonomi bahkan politik,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR ini.

Memang, kata Melki, semua masyarakat tanpa terkecuali harus bergandengan tangan untuk sama-sama bisa melewati situasi sulit ini dengan baik. Pemerintah dari pusat sampai bawah RT/RW, pengusaha, tokoh agama, tokoh politik, aktivis mahasiswa, aktivis LSM, dan sebagainya.

Untuk itu, ia meminta situasi seperti ini harus betul-betul menggalang persatuan kesatuan, solidaritas sosial, gotong royong atas nama bangsa.

“Kita bersatu saja semua kekuatan dikerahkan tidak mudah menghadapi situasi ini, apalagi kita masih harus lagi bersitegang dalam penanganan COVID-19 ini, kemudian menjadi isu politik,” jelas dia.

Ia mencontohkan ada seorang pengusaha yang memberikan dana hibah sebesar Rp2 triliun kepada pemerintah, melalui Kapolda Sumatera Utara Irjen Eko Indra Heri untuk penanganan COVID-19. Tentu, niat baik tersebut patut diapresiasi.

“Hal semacam ini negara butuhkan, baik pemerintah maupun masyarakat sehingga energi positif kita taruh di depan untuk sama-sama melewati pandemi dengan baik. Ini bentuk konkret, tulus memberikan kepada negara untuk membantu percepatan penanganan COVID-19,” katanya.

Daripada, lanjut dia, menggeser pandemi virus corona ini menjadi isu politik dengan meminta Presiden Jokowi turun, itu sangat tidak ada dampak perbaikan apapun juga. Bahkan, bisa menghambat penanganan COVID-19. 

“Lebih baik kita menggeser menjadi kerja-kerja konkret di lapangan tingkat paling rendah RT/RW,” tandasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya