- Dok. Kemendes PDTT
VIVA – Pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Barat, akhirnya mengambil langkah untuk melaporkan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi ke Polda Jawa Barat. Laporan ini dibuat pada Jumat 30 Juli 2021 dengan tuduhan menyebarkan berita bohong atau hoaks.
Apa yang dilakukan oleh Budi Arie dapat dikategorikan sebagai fitnah kepada Partai Demokrat. Terlebih sampai saat ini Budi Arie tidak menjelaskan maksud dari tindakannya tersebut.
Oleh karena itu Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief, mengatakan pengurus DPD Demokrat Jawa Barat mengambil tindakan hukum melaporkan Budi ke Polda Jawa Barat. Pelaporan tersebut juga dinilai telah mendapat restu dari pengurus DPP Partai Demokrat.
"Dengan sangat terpaksa DPP Partai Demokrat mempersilahkan keinginan kuat DPD Demokrat se Indonesia melaporkan Wamendes Budi Arie unsur pemerintah yang telah menebarkan fitnah dan berita hoax. Pagi ini DPD jabar dan beberapa DPD lain sudah melaporkan," kata Andi dalam akun twitter-nya @Andiarief__ Jumat 30 Juli 2021.
Andi juga menyertakan sebuah foto surat tanda terima dari Polda Jabar terkait pelaporan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi kini disorot kader Partai Demokrat lantaran mengunggah poster terkait maraknya aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di tengah masa pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena Demokrat kembali menjadi sasaran tembak yang menggerakkan demonstrasi tersebut.
Poster yang diunggah Budi Arie melalui akun Facebook itu bertuliskan ‘Pakai Tangan Adik-adik Mahasiswa Lagi Untuk Kepentingan Syahwat Berkuasanya #BongkarBiangRusuh’. Kemudian, postur tersebut ada gambar telapak tangan dimana di jari-jarinya ada tulisan ‘Demokrat’.
“Dapat flyer lucu nih,” tulis akun Budi Arie dikutip dari laman Facebook pada Senin, 26 Juli 2021.
Baca juga: Wamendes Bikin Kader-kader Demokrat Mengamuk, Apa yang Terjadi
Ketua Umum Projo Isyaratkan Mesti Ada Parpol di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran
Ketua Umum Projo menegaskan bahwa persatuan nasional sangat penting. Namun dalam demokrasi juga memerlukan kekuatan politik penyeimbang bagi pemerintah yang berkuasa.
