- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman, menanggapi sejumlah pihak atas kritik yang dialamatkan kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menekankan kembali bahwapada dasarnya bahwa perjuangan Reformasi tahun 1998 bagian dari jantung kemajuan demokrasi di Indonesia.
"Ibu dan Bapak bangsa Indonesia menempatkan kritik di jantung konstitusi UUD 1945 khususnya pada pasal 28 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang'," kata Fadjroel dalam siaran persnya, Selasa 3 Agustus 2021.
Kata Fadjroel, kritik juga merupakan dialog dan komunikasi timbal balik. Hubungan timbal balik itu di antaranya terdapat masyarakat sipil, media, ormas, lembaga kemahasiswaan, LSM dan lainnya.
"Praktik kritik yang mengikuti kaidah IPTEK dan demokrasi, tidak akan menggunakan kekerasan komunikasi seperti stigma, fitnah, hinaan dan perundungan (bully). Hal ini karena kekerasan komunikasi akan menghalangi proses terbentuknya komunikasi timbal balik dan setara. Sebaliknya akan mendorong terbentuknya lingkaran kekerasan (spiral of violence) yaitu kondisi yang ditandai oleh praktik yang hanya bertujuan menjatuhkan dan menghancurkan satu sama lain (zero sum game)," ujarnya.
Pada saat bersamaan lanjut mantan aktivis itu, demokrasi Indonesia merupakan pertemuan antara beragam nilai-nilai global dan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Namun setiap praktik kebebasan kritik perlu melandaskan pada tatanan nilai sosial yang ditopang nilai saling menghormati, kesantunan, tata krama, toleransi dan kegotongroyongan. Hal itu pula, lanjut Fadjroel, sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi.
"Presiden Joko Widodo selama ini telah memberikan keteladanan dalam upaya membangun komunikasi timbal balik dalam negara demokrasi Indonesia dengan narasi kebebasan dalam tatanan nilai sosial keindonesiaan. Oleh karenanya Presiden menjauhi praktik stigma, perundungan, fitnah, dan anti toleransi,” ujarnya.
Menkominfo Sebut Pemerintah Segera Bentuk Satgas Atasi Darurat Judi Online
Menkominfo menyebut saat ini Indonesia tengah dalam kondisi darurat judi online, oleh karena itu pemerintah akan membentuk gugus tugas pemberantasan judi online pekan ini
