- VIVA/ Willibrodus
VIVA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma, meminta setiap daerah mengajukan data terbaru terkait penerima bantuan sosial (bansos). Perbaikan dilakukan agar percepatan penyalurannya dapat terealisasikan, setelah semua data penerima selesai diperbaiki.
Risma mengatakan, terkait perbaikan data ini, peran pemerintah daerah (pemda) sangat penting. Karena itu, dia telah meminta agar pemda memperbaiki data penerima bansos sejak Januari 2021 lalu, dan kurang lebih 14 juta data yang masih harus diperbaiki.
"Saya mengembalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, bahwa data penerima, fakir miskin itu berasal dari daerah, jadi saya dikembalikan ke daerah. Jadi itu kenapa kami meminta daerah untuk kalau memang kurang, ya diusulkan saja," kata Risma dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Sosial, Selasa 3 Agustus 2021.
Mantan Wali Kota Surabaya ini meminta, supaya pemda lain mencontoh salah satu kabupaten di Papua yang perbaikan datanya sudah rampung. Perbaikan data itu, jelas dia, berdampak pada peningkatan jumlah warga yang berhak menerima bansos.
"Di Papua jangan kira jauh di sana tidak perbaiki. Ada satu daerah kabupaten yang sudah perbaiki (data) 100 persen dan kemudian kenapa Papua di tahun 2020 dia menerima 15 ribu orang (penerima bansos), lalu di 2021 menerima 28 ribu orang. Artinya naik 100 persen, karena kami membetulkan," jelasnya.
Ia menambahkan, data yang sudah diperbaiki dapat dimanfaatkan untuk penambahan penerima bansos yang baru. Apabila memang terdapat penambahan jumlah penerima bansos, pemda bisa langsung mengajukan penambahan tersebut ke pemerintah pusat.
"Silahkan kalau mau usulkan tambahan, daerah itu banyak yang mengusulkan. Kita lakukan perbaikan data, sehingga bisa akomodir yang memang benar-benar membutuhkan (bansos)," tambah Risma.
Pos Indonesia Kembali Salurkan Dana Bansos PKH dan Sembako di Mataram
PT Pos Indonesia (persero) bergerak cepat melaksanakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.
