- tvOne/Teguh Joko Sutrisno
VIVA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginvestigasi secara langsung karut-marut data vaksin COVID-19 di sejumlah kabupaten/kota di provinsi itu yang menyebabkan pasokan tersendat sehingga menghambat program vaksinasi.
Dalam inspeksinya di Kabupaten Grobogan, Selasa, 3 Agustus 2021, misalnya, Ganjar menemukan ketidakselarasan data Pemerintah Kabupaten dengan data pemerintah pusat. Akibatnya, saat Grobogan berulang kali meminta tambahan pasokan vaksin tetapi tak dikirim-kirim karena, menurut data pemerintah pusat, kabupaten itu masih menyimpan banyak stok vaksin. Padahal stok vaksin di Grobogan sudah habis.
Di salah satu lokasi vaksinasi, Ganjar mengamati prosedur vaksinasi sekalian penginputan datanya. Di situ permasalahannya diketahui. Ternyata, di setiap kegiatan vaksinasi, semua data diinput secara langsung melalui aplikasi Pcare dan kemudian diinput ke aplikasi Smile milik pemerintah pusat.
Ganjar menanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan Grobogan Slamet Widodo mengapa tak langsung diinpit ke aplikasi Smile, karena basis data dari aplikasi itulah yang dijadikan rujukan oleh pemerintah pusat.
Slamet Widodo menjelaskan bahwa penginputan data ke aplikasi Smile membutuhkan waktu yang lama. Data baru diinput ke Smile setelah direkap dari aplikasi Pcare.
Menurut Ganjar, sebenarnya ada ketidakcocokan data antara pemerintah pusat dengan daerah. Pemerintah pusat melihat stok masih banyak, karena penginputan data ke aplikasi Smile belum sempurna.
"Saya hanya mau meluruskan, karena kemarin, saat saya sampaikan ke pusat, hampir seluruh kabupaten protes: ‘Lho, kami sudah menyuntikkan banyak, dan sudah habis, kok datanya seolah-olah kami masih nyimpan stok’. Ini Bu Bupati Grobogan juga komplain, makanya langsung saya cek," ujar Ganjar.
Ternyata, katanya, ada dua sistem yang perlu dikoreksi. Pertama, Pcare, yakni aplikasi yang digunakan untuk menyimpan data setelah orang divaksin. Setiap yang datang, divaksin langsung diinput.
"Ini (Pcare) sebenarnya adalah data paling riil. Sementara pusat yang dipakai acuan data dari aplikasi Smile. Ternyata butuh waktu lama untuk mengisi ke aplikasi Smile: mulai disuntik, direkap di aplikasi Pcare, baru dilaporkan. Lha, ini kalau belum diinput di Smile, maka dibaca dan dianggap stok masih banyak," katanya.
Untuk mengatasi permasalahan itu, Ganjar mengusulkan agar ada integrasi data antara basis data pemerintah pusat dengan data pemerintah daerah. Dia mengaku telah menyampaikan itu kepada Menteri Kesehatan.
Ia berharap, setelah permasalahan data vaksinasi itu dibereskan segera, tidak ada lagi polemik serupa, karena pelaksanaan vaksinasi harus dipercepat untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). "Biar energinya tidak dibuang untuk perdebatan yang tidak penting lagi, karena kita bisa memperbaiki itu," ujarnya.
Teguh Joko Sutrisno/Semarang
