DPR Minta Migrasi TV Digital Ditunda
Anggota DPR dari Dapil NTB-2/Pulau Lombok itu pun menggarisbawahi komitmen dari penyelenggara multipleksing yang ingin membantu subsidi perangkat STB. Namun, Bambang ragu subsidi bisa diberikan secara merata kepada seluruh keluarga miskin.
“Padahal mayoritas yang masih menggunakan TV analog ini adalah kelompok masyarakat yang berasal dari rumah tangga miskin. Buat keluarga dengan kategori miskin, uang sekitar Rp. 300 ribu itu tidaklah sedikit. Mereka bisa menggunakan dana sebesar itu untuk bertahan hidup berhari-hari di tengah gempuran pandemi COVID-19,” kata politisi yang akrab disapa HBK tersebut.
“Jadi lebih baik sekarang ini Kemkominfo fokus dulu saja terhadap sosialisasi kepada masyarakat mengenai migrasi TV analog ke digital ini. Karena tidak sedikit masyarakat yang belum paham, bahkan yang salah paham dan mengira bahwa perpindahan dari sistem TV analog ke digital itu membutuhkan akses internet sehingga mereka ketakutan tak bisa menonton TV lagi,” lanjut dia.
Dengan sosialisasi dan persiapan yang matang dari Kemenkominfo, kekhawatiran terjadinya kegaduhan akibat dari migrasi TV analog ke digital akan bisa dihindari.
Selanjutnya, ia juga mengingatkan agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawal ketat proses Analog Switch Off tersebut.
“KPI juga bisa membantu pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan kesiapan proses migrasi sekaligus terus mendorong agar lembaga penyiaran ikut mensosialisasikan mengenai peralihan TV digital kepada masyarakat. Sambil Kemenkominfo menyiapkan regulasi mengenai penyaluran perangkat STB gratis bagi keluarga miskin,” katanya.
Kemenkominfo membagi proses migrasi TV digital ke dalam lima tahap. Saat ini tahap pertama telah dilakukan hingga 17 Agustus 2021 mendatang pada enam wilayah layanan di 15 kabupaten/kota. Kemudian tahap suntik mati TV analog kedua diharapkan bisa selesai pada 31 Desember 2021 di 44 kabupaten/kota di 20 wilayah.
Tahap ketiga diterapkan pada 31 Maret 2022 yang direncanakan akan dilakukan pada 30 wilayah di 107 kabupaten/kota. Selanjutnya tahap 4 ASO diterapkan pada 17 Agustus 2022 dengan cakupan di 31 wilayah layanan pada 110 Kabupaten/Kota.
Tahap terakhir akan dilakukan pada 2 November 2022 dengan rencana di 24 wilayah layanan pada 63 Kabupaten/Kota.
