- Humas KSP
VIVA – Sebanyak 204 orang pekerja migran, akhirnya menyerahkan diri ke kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) di Nunukan, Kalimantan Utara. Sebab, mereka gagal berangkat lantaran agen perjalanan lepas tanggung jawab.
Salah satunya, Maria Magdalena berusia sekitar 30 tahun, duduk menunggu antrean di Komplek Rusun Nunukan bersama anaknya yang dipangku. Lalu, tim dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang mendampingi perlindungan pekerja migran langsung memperhatikan Maria, pada Kamis, 5 Agustus 2021.
Maria mengaku sudah satu bulan berada di Nunukan, Kalimantan Utara. Selama sepuluh tahun, Maria bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Serawak, Malaysia. Namun, ia mengaku mau pulang ke Adonara, rumahnya di kawasan Nusa Tenggara Timur.
Begitu sampai di Nunukan, agen perjalanan lepas tanggung jawab. Padahal, Maria sudah membayar 2.000 ringgit (sekitar Rp7 juta) untuk ongkos tiket dan barang termasuk anaknya yang masih berusia 6 tahun itu.
Ternyata, setiap perjalanan jarak jauh harus dilengkapi sertifikat vaksin sejak satu bulan lalu. Agen tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan tersebut. Makanya, agen langsung melemparkan Maria dan anaknya ke kantor UPT BP2MI di Nunukan.
“Mereka (204 pekerja migran) ini bukan kami tangkap, tapi menyerahkan diri ke kantor saya,” kata Kepala UPT BP2MI Nunukan, Hotma Victor Sihombing melalui keterangan tertulis pada Kamis, 5 Agustus 2021.
Selanjutnya, Victor langsung koordinasi dengan instansi di Nunukan untuk menolong para pekerja migran. Kemudian, mereka diangkut ke penampungan sementara rumah susun di wilayah Nunukan Selatan.
“Siapa yang akan mengurus mereka, ngasih makan, dan tempat tinggal sementara? Masalahnya kepulangan 204 pekerja migran Indonesia ini tanpa rencana, apalagi pemberitahuan. Mereka datang secara ilegal lewat jalur-jalur tikus,” ujarnya.
Beruntung, kata dia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersedia menanggung kebutuhan makan mereka. Tetapi, BP2MI Nunukan tugasnya belum selesai karena masih harus mengupayakan para pekerja migran untuk segera mendapat vaksin.
Masalahnya, vaksin masih cukup langka di Nunukan. Dari 180 ribu penduduk Nunukan, baru sekitar sepuluh persen yang menerima vaksin pertama. Apabila para pekerja migran tidak segera mendapat jatah vaksin, mereka akan terjebak di Nunukan lebih lama lagi.
“Kami sudah mengupayakan agar daerah tujuan para pengungsi itu bisa menerima mereka hanya dengan hasil test PCR. Daerah tujuan masih belum mau (menerima). Tapi kita terus berupaya sambil mengupayakan vaksin buat mereka dan tadi mereka dapat tes PCR,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, Abdul Munir mengatakan para pekerja migran akan menjalani dua kali tes PCR untuk memastikan tidak terpapar COVID-19. Hasilnya, ada 6 pekerja migran yang positif dan dilakukan isolasi atau dipisahkan.
Selain itu, Munir mengatakan ada 25 ribu dosis vaksin yang akan datang ke Kabupaten Nunukan. “Semoga para pekerja migran ini bisa mendapat jatah. Supaya mereka bisa segera pulang ke rumah,” katanya.
