- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak anti terhadap kritik. Terlebih itu datangnya dari para mahasiswa. Ia mengaku, semua kritikan yang dilayangkan ke pemerintah, selalu didengar.
Mahfud membantah banyak anggapan bahwa kritik justru dibungkam oleh pemerintah. "Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah, kita juga waktunya terbatas untuk ngurus negara, yang akan meneruskan kita anak-anak yang kritis ini. Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab," kata Mahfud saat menghadiri dialog virtual dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, Jumat, 6 Agustus 2021.
Kata Mahfud, justru dirinya senang jika berdialog apalagi menerima kritik dari mahasiswa. Ia juga meminta, pihak kampus memfasilitasi pemikiran kritis mahasiswa. Karena dengan kritik, pemerintah punya banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan.
Ia mengajak pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi mereka yang kritis sekaligus difasilitasi untuk berpikir rasional dan bertanggung jawab.
Di kesempatan yang sama, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah, menyatakan perlu ada kepastian dari aparat atau pemangku kepentingan lainnya mengenai kebebasan berbicara. Apalagi, belakangan ini, banyak orang bersuara terkait masalah pandemi berujung pada proses hukum.
"Apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan pendapat," kata Amarullah.
Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, mengatakan bahwa tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah adalah mendukung kondusifitas. Terutama aspek politik, hukum, dan keamanan, selain kegiatan belajar mengajar.
Memang harus diakui, saat ini hambatan utama menyampaikan pendapat adalah komunikasi. Di sisi lain, dia juga menyarankan pemerintah ikut menyampaikan langkah kebijakan kepada masyarakat dengan baik.
"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa," ujar Yuliandri.
