- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA - Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Pinangki Sirna Malasari sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kejaksaan Agung. Dengan begitu, semua fasilitas negara yang ada di tangan Pinangki sudah diambil.
“Fasilitas negara sekarang sudah ditarik dari Pinangki,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Kejaksaan Agung pada Jumat, 6 Agustus 2021.
Sementara, Leonard mengatakan Pinangki selaku pejabat eselon IV tidak mendapat kendaraan dinas. Sedangkan, inventaris kantor operasional untuk Pinangki juga statusnya ada di kantor.
“Untuk kendaraan dinas tidak ada selaku pejabat eselon 4. Namun, seperti biasa dalam operasional kedinasan, komputer dan lainnya tetap melekat di kantor,” ujarnya.
Baca juga: Jaksa Agung Resmi Pecat Pinangki sebagai ASN
Sebelumnya, kata Leonard, Jaksa Agung telah memberhentikan sementara Pinangki dari jabatannya sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Nomor 165 Tahun 2020 tertanggal 12 Agustus 2021. Saat diberhentikan sementara, Kejagung tetap membayar tunjangannya sebesar 50 persen.
“Keputusan Jaksa Agung memberhentikan sementara gaji terhadap Pinangki, dan memberikan hak Pinangki dengan memberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari tunjangan yang didapat,” kata dia.
Alasan Kejaksaan Agung Izinkan 5 Smelter Timah Tetap Beroperasi Meski Disita
Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan agar smelter timah dari lima perusahaan bisa tetap beroperasi walau sudah disita terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas t
