- Istimewa
VIVA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menitipkan pesan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Pesan itu disampaikan kepada Basuki sebagai menteri yang berurusan dengan infrastruktur tersebut, agar memperhatikan tata ruang pembangunan Indonesia berdasarkan koridor strategis.
Pesan Megawati itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada Basuki, yang ikut juga hadir dalam webinar 'Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa COVID-19' yang digelar partai itu, Jumat, 6 Agustus 2021.
"Bu Megawati menyampaikan salam dan mengingatkan tak hentinya agar Kementerian PUPR terus mendorong kebijakan tata ruang, pastikan seluruh upaya pembangunan Indonesia Raya didasarkan koridor strategis," kata Hasto menyampaikan pesan Megawati, dalam keterangan persnya, Jumat, 6 Agustus 2021.
Hasto lantas menjabarkan, pada 1958, Proklamator sekaligus Presiden RI Pertama Ir Soekarno, menetapkan berbagai bentuk koridor strategis. Misalnya, Hasto mengatakan, di Sumatera akan menjadi pusat perkebunan Indonesia. Di Jawa, tata ruangnya disiapkan untuk menjadi pusat industri jasa.
Lalu seperti di Bandung, untuk menjadi pusat industri pertahanan. Sementara perencanaan pembangunan di Kalimantan adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat kekuatan Angkatan Udara. Di Maluku, disiapkan menjadi pusat industri maritim dan Papua, menjadi pusat pertahanan kelautan Indonesia.
"Bu Mega mengingatkan konsepsi tata ruang harus disiapkan dengan sebaiknya. Sehingga pembangunan Indonesia Raya dilaksanakan dengan visi jangka panjang, walau pemerintahan hanya maksimal 10 tahun sesuai periodisasinya," kata Hasto.
Dalam acara diskusi turut hadir Ketua OJK Wimboh Santoso, Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar, Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono, yang juga hadir peserta diskusi di antaranya ratusan kepala daerah serta pengurus PDIP seluruh Indonesia.
Hasto mengatakan, perhatian partainya dan Megawati, agar Basuki memastikan setiap kebijakan untuk menyiapkan infrastruktur yang tahanan gempa. Karena Indonesia berada di cincin api atau ring of fire Pasifik maka potensi gempa hingga megathrust selalu ada.
"Dalam dialog Bu Mega dengan Pak Basuki, memang diketahui bahwa hal ini adalah kewenangan pemerintah daerah. Tapi karena kita negara kesatuan, Kementerian PUPR seharusnya tetap bisa memastikan seluruh regulasi konstruksi memperhitungkan faktor bencana itu," tutur Hasto.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP bidang Industri dan Ketenagakerjaan Nusyirwan Soedjono menjelaskan, diskusi ini digelar guna mengevaluasi dan memperoleh gambaran kebijakan atas masalah ketenagakerjaan di sektor konstruksi. Bagaimana pembangunan infrastruktur yang massif, memberikan dampak bagi masyarakat dan tentunya menyerap tenaga kerja padat karya.
"Karena banyak warga yang bisa ikut terlibat dan bekerja dalam berbagai pekerjaan infrastruktur yang ada," kata Nusyirwan.
Ketua OJK Wimboh Santoso pula berbicara mengenai di masa pandemi ini, selaku regulator, pihaknya tetap memerhatikan keberlangsungan betul dunia usaha. Termasuk soal restrukturisasi berbagai BUMN serta sektor swasta.
Diharapkan selalu ada titik temu dan komunikasi, apalagi diskusi dihadiri Menteri PUPUR dan petinggi perusahaan di sektor kekaryaan yang selama pandemi pasti terkena dampaknya.
"Intinya bagaimana di tengah kesulitan pandemi, ekonomi Indonesia tetap bergerak. Inilah pilihan ideologis kita. Apapun kesulitan yang dihadapi rakyat, negara harus hadir, mendorong jawaban atas hak rakyat mendapat penghidupan yang layak dan manusiawi," kata Nusyirwan.
