Pesan Jokowi, Bahan Infrastruktur Jangan Tergantung Impor

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Sumber :
  • Dokumentasi BNPB.

VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan yang tegas kepadanya. Yakni supaya proyek pembangunan infrastruktur mengutamakan produk dalam negeri, tidak lagi tergantung produk luar negeri. 

Jokowi Resmikan Huntap hingga Proyek Infrastruktur Pascabencana di Sulteng

Hal itu disampaikan Basuki dalam webinar 'Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa COVID-19' yang digelar DPP PDI Perjuangan, Jumat 6 Agustus 2021.

"Itu dasar pertama regulasi yang saya gunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di PUPR," kata Menteri Basuki, Jumat 6 Agustus 2021. 

KPU Sebut Gugatan Ganjar-Mahfud yang Singgung Jokowi Salah Sasaran

"Jadi, sudah hampir semua dalam negeri, dan 2020 ini diutamakan, dan 2021 ini sudah tidak boleh impor lagi," sambung Basuki.

Di acara itu, selain Basuki, turut hadir Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soedjono, dan para kepala daerah serta pengurus cabang partai Banteng di seluruh Indonesia. 

CEO Freeport Temui Jokowi di Istana, Bahas Smelter hingga Perpanjangan Izin Tambang

Menurut Basuki, penggunaan produk dalam negeri pun telah tercatat dan teraudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada tahun 2017 saja, penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR sebesar 84,6 persen. Lalu pada tahun 2019 meningkat sebesar 85,9 persen.

Lantas ia pun memberi contoh. Misalkan proyek atau pekerjaan dalam penggunaan aspal yang kini diupayakan menggunakan aspal Buton. Kemudian baja, besi serta semen seluruhnya harus produk dalam negeri. Hal itu dilakukan selain menyelamatkan para pelaku usaha di dalam negeri, juga menghemat devisa negara.

"Kalau bukan produk dalam negeri harus ada pabriknya di dalam negeri. Itu harus diutamakan atau dipakai yang ada pabriknya di dalam negeri. Di luar negeri saya bongkar, karena perintah presiden dilarang impor, lebih tegas lagi," jelasnya. 

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Nusyirwan Sudjono, mengatakan pihaknya mendukung sikap dan langkah Presiden Jokowi itu. Sebab warga negara Indonesia harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari proyek pembangunan infrastruktur.

Tercatat, masifnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi telah menyerap lebih kurang 8 juta tenaga kerja.

"Pemerintah memang tak bisa menopang hidup rakyat lewat bansos semata. Rakyat harus dipastikan terlibat. Dari menyediakan bahan baku hingga ikut dalam progres pembangunan. Sehingga kualitas hidup rakyat makin membaik," kata Nusyirwan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya