- Istimewa
VIVA – Pengamat politik Joko Wandyatmoko, mengatakan, serangan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada pemerintah khususnya Kepala Staf Presiden Moeldoko dianggap sudah diluar kendali.
Menurutnya, pada masa pandemi Covid-19, seluruh elemen bangsa harusnya bergotong royong habis-habisan. Bukan hanya sibuk menuding yang mengarah pada terganggunya program pemerintah mengatasi pandemi.
"Perilaku elemen bangsa yang tidak partisipatif dan tidak kontributif paling tidak harus menjaga diri atau diam. Juga jangan sembrono menuding sana-sini yang tidak karuan," kata Joko dalam keterangannya, Sabtu 7 Agustus 2021.
Dia menegaskan, tudingan ICW terhadap Moeldoko yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sangat tidak berdasar. Joko meminta kepada ICW untuk menarik tuduhannya dan segera meminta maaf secara terbuka.
"HKTI yang dipimpin jenderal pecinta pertanian, dipublikasikan ICW berindikasi memanfaatkan situasi pandemi mengeruk keuntungan untuk pribadi dan HKTI. ICW sangat sembrono harus menarik pernyataannya dan meminta maaf," tegasnya.
"ICW harus berani mengakui salah. Apabila Anda minta maaf dan menarik statement, ICW akan dicatat gentlement dan disayangi rakyat. Anda punya peluang menjadi lembaga yang elegant dan sangat simpati," ucapnya.
Joko yang merupakan anggota HKTI mulai dari era Ketua Umum Siswono Yudohusodo, Prabowo Subianto, Oesman Sapta Odang hingga Moeldoko saat ini memimpin HKTI, merasa tersentuh rasa korsanya saat HKTI dituduh oleh pihak tak bertanggung jawab.
"Hati-hati ICW, konsentrasi pada urusan-urusan korupsi yang banyak mangkrak tak tertangani. Jangan terjebak dengan kasus yang tidak jelas serta prematur," imbuhnya.
"Kemungkinan sangat besar ada trik dan intrik politik yang memanfaatkan situasi pandemi untuk keuntungan politiknya. Allah akan memberlakukan azab yang berat pada oknum maupun lembaga yang tergoda melakukan kiat politik sesat disaat pandemi yang sedemikian seram dan mencekam," lanjut Joko.
Menurut Joko, saat ini lepas dari segala kekurangan pemerintah dalam mengendalikan Covid-19, rakyat relatif masih setia mengamininya.
"Karena memang mayoritas rakyat memiliki moral yang cukup mampu memahami bahwa pemerintah telah bekerja/berikhtiar secara sangat serius serta mati-matian," jelas Joko.
Dalam sepengetahuannya, HKTI memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang kuat menjaga anggota maupun pimpinannya untuk berjalan dalam rel hukum yang berlaku.
"Sejarah mencatat, tidak ada Anggota atau Pimpinan HKTI yang tidak tombok di setiap kegiatan, boro-boro dapat uang," ungkapnya.
Begitu pun dengan petani di Indonesia yang menurutnya sering meyubsidi negara. Moral petani Indonesia adalah salah satu yang terbaik dari semua pelaku pembangunan nasional.
"Tapi jangan buat mereka marah, karena dituduh melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan, karena mereka memang tidak bisa melakukan secara teknis maupun moral," tegas Joko.
"Untuk HKTI dan Bapak Moeldoko, saya mengharap jangan goyah sedikitpun untuk terus berkontribusi aktif dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang memang sangat berat dirasakan oleh dunia," kata dia.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
