Airlangga Minta Pemda Percepat Serap Anggaran COVID-19

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
Sumber :

VIVA – Pandemi COVID-19 sudah setahun lebih melanda Tanah Air. Pemerintah Daerah atau pemda diharapkan segera mempercepat penyerapan anggaran dalam mengoptimalkan penanganan COVID-19.

Iuran Tapera Tuai Banyak Penolakan, Airlangga Minta Manfaatnya Diperjelas

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menekankan, sejak muncul pandemi COVID-19 sudah memberikan dampak terhadap sektor ekonomi. 

"Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu telah memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian," ujar Airlangga, dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 9 Agustus 2021.

Jokowi Further Discussed Indonesia's Membership in OECD

Dia menjelaskan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran penanganan pandemi dan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sejumlah Rp744,75 triliun pada 2021. Ia bilang, telah dialokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp780,48 triliun.

Namun, dana TKDD tersebut baru terealisasi Rp373,86 triliun. Angka tersebut baru sebesar 47,9 persen dari total alokasi.

Iuran Tapera Bagi Pekerja Banjir Diprotes, Airlangga Bakal Tanya Menteri PUPR

“Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, usaha kecil menengah dan penanganan COVID-19," jelas Airlangga.

Pun, ia menambahkan untuk memacu pertumbuhan dan serta memulihkan perekonomian dari dampak COVID-19, pemerintah juga menyiapkan regulasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan regulasi ini, sebagai langkah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui transformasi ekonomi. 

Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. 

Kemudian, ia mengingatkan sebagai dampak pandemi, Indonesia akan menghadapi tantangan besar untuk bisa pulih. Dia berharap kondisi bisa pulih sehingga Indonesia dapat kembali ke jalur mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. 

"Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui otonomi daerah, memanfaatkan instrumen regulasi yang telah ditetapkan, serta mampu menemukan strategi pendanaan yang tidak menitikberatkan pada APBN dan APBD saja," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan pemda diharapkan bisa mengidentifikasi dan merencanakan wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi. Lalu, membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. 

Menurut dia, implementasi pengembangan wilayah ini juga diharapkan mampu berinovasi dan menerapkan perkembangan teknologi dalam pengembangan wilayah kota/kabupaten. Namun, ia mengingatkan pengembangan wilayah ini juga mesti tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya