- ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
VIVA – Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah, mendalami dugaan peretasan dalam lelang proyek pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Loekmono Hadi Kudus karena dokumen kualifikasi yang diunggah peserta lelang tidak ada sehingga lelang terpaksa dibatalkan.
"Setda Kudus memang sudah melaporkan dugaan peretasan dalam lelang gedung IBS RSUD Loekmono Hadi Kudus ke Polres Kudus. Kami segera tindaklanjuti laporan tersebut," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus AKP Agustinus David, Selasa, 10 Agustus 2021.
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami terlebih dahulu laporan itu, kemudian pengumpulan sejumlah data dan dokumen terkait.
Setelah penyelidikan, Polisi akan meminta keterangan sejumlah pihak terkait dengan lelang proyek pembangunan gedung IBS RSUD Kudus.
Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Kudus Doni Tondo Setiaji membenarkan sudah melaporkan kejadian dugaan peretasan lelang proyek pembangunan gedung IBS RSUD Kudus kepada aparat penegak hukum, mulai dari Polres Kudus hingga ke Kejaksaan Negeri Kudus.
Mengenai hal itu, polisi juga sudah melakukan verifikasi kepada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memang ada dugaan sistem lelang secara elektronik diretas.
Adanya dugaan peretasan tersebut, akhirnya pada website LPSE Kudus disampaikan pengumuman pembatalan tender gedung IBS RSUD Kudus dengan alasan hasil konsultasi dengan Direktorat Pengembangan SPSE LKPP dinyatakan bahwa terjadi indikasi gangguan pada dokumen kualifikasi yang diunggah peserta tender pada form isian elektronik data kualifikasi SPSE sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat serta pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prinsip bersaing dan adil.
Lelang itu juga hampir mencapai tahap akhir karena PT Bina Artha Perkasa dari Semarang ditetapkan sebagai pemenang. Namun, belum sampai penandatanganan kontrak, proses lelang proyek besar dengan nilai anggaran Rp29 miliar tersebut dianggap batal. (ant)
Proyek Kantor Prabowo di IKN Senilai Rp 1,7 Triliun Mulai Dilelang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melelang proyek Pembangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Kementerian Pertahanan di Ibu Kota Nusantara (IKN)
