Sumatera Barat Cegah Pasien COVID-19 Menumpuk di RS Padang

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi
Sumber :
  • ANTARA

VIVA – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendistribusikan 50 unit konsentrator oksigen medis bantuan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang dikirim pada Selasa lalu.

Panglima TNI Lantik Marsda TNI Khairil Lubis Jadi Pangkogabwilhan II

Menurut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, 50 unit konsentrator oksigen itu didistribusikan ke seluruh rumah sakit di kabupaten/kota untuk membantu penanganan pasien COVID-19-19 di masing-masing daerah sehingga tidak terlalu banyak pasien yang dirujuk ke rumah sakit di Padang

"Dengan pendistribusian oksigen konsentrator ini, diharapkan daerah lebih mampu menangani pasein, agar tidak semua dirujuk ke Padang sehingga BOR di Padang bisa ditekan," kata Mahyeldi, Rabu, 11 Agustus 2021.

Panglima TNI Putuskan untuk Mengubah Sebutan KKB Menjadi OPM

Mahyeldi menambahkan, salah satu indikator di Kota Padang hingga kini masih menerapkan aturan PPKM level 4 karena BOR atau keterisian tempat tidur masih sangat tinggi. Ini disebabkan rumah sakit rujukan di kota Padang juga melayani pasien dari berbagai daerah bahkan ada juga yang dari provinsi tetangga. 

“Dengan adanya pemerataan peralatan untuk RS di daerah, diharapkan BOR rumah sakit di Padang menurun dan level PPKM bisa diturunkan sehingga sektor perekonomian kembali bisa bergerak,”ujarnya.

12 Program Kerja KSAU Baru, Meningkatkan Pola Operasi hingga Persiapan Mobilisasi ke IKN

Kini satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang masih menerapkan PPKM level 4, katanya, hanya Kota Padang. Jumlah itu menurun dari awal penerapan kebijakan, yaitu tiga kota antara lain, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Kota Solok. 

Penurunan daerah yang menerapkan kebijakan PPKM level 4 itu, dia berpendapat, merupakan bukti bahwa penanganan COVID-19 di Sumatera Barat terus membaik. Sekarang fokus diarahkan untuk mendukung Kota Padang agar juga bisa lepas dari penerapan kebijakan itu.

Untuk menekan penyebaran COVID-19, Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam hal pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan. Sudah lebih dari 100 ribu orang di Sumatera Barat Sumbar yang abai protokol kesehatan disanksi untuk memberikan efek jera.

"Kita juga sudah punya 620 kongsi COVID-19 dan Nagari Tageh di Sumbar yang menyediakan tempat isolasi mandiri terpusat untuk pasien tanpa gejala atau gejala ringan. Ini sekaligus bisa menekan BOR RS," ujar Mahyeldi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya