- YouTube Sekretariat Presiden
VIVA – Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pandemi COVID-19 telah membantu pemerintah untuk berbenah diri, dalam sejumlah aspek yang selama ini dinilai belum terlalu memadai bagi masyarakat.
Dalam rentang hampir 1,5 tahun pandemi COVID-19 merebak di Tanah Air, sampai saat ini mulai terlihat bahwa penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta sudah mengalami peningkatan yang menggembirakan.
Meskipun, di satu sisi Jokowi juga mengakui bahwa ada sejumlah hal yang ke depannya masih harus dibenahi secara serius oleh pemerintah, seperti misalnya dalam hal kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan (alkes).
"Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan," kata Jokowi pada Pidato Presiden RI dalam Rangka HUT RI ke-76 yang disiarkan secara live streaming di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin 16 Agustus 2021.
Tapi di sisi lain, Jokowi mengatakan bahwa pandemi COVID-19 juga telah mempercepat pengembangan industri farmasi di dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih dan juga oksigen untuk kesehatan. "Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin, dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini," ujarnya.
Presiden mengklaim, layanan kesehatan di banyak daerah saat ini jumlahnya sudah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur maupun fasilitas pendukungnya. Yang sangat mengharukan dan membanggakan, lanjut Jokowi, adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain dalam menangani pasien-pasien COVID-19 selama masa pandemi ini.
Pemerintah menurutnya juga telah bekerja keras dalam hal mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki oleh negara, demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional.
Namun pada saat yang sama, Jokowi memastikan bahwa Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab, perang melawan COVID-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi.
"Melalui diplomasi vaksin ini, kita telah menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia berperan aktif untuk 'ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial'," ujarnya.
Kasus TB Melonjak Estimasi Hingga 1 Juta Lebih, Kemenkes Ungkap Alasannya
Kasus Tuberkulosis (TB) di Indonesia menempati urutan kedua terbanyak di dunia setelah India. Di tahun 2023 lalu, angka kasus TB di Indonesia tercatat sebanyak 969 ribu.
