Jokowi Akui Kebijakan Pemerintah Sering Berubah

Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi saat sidang tahunan MPR 2021
Sumber :
  • YouTube Sekretariat Presiden

VIVA - Presiden Joko Widodo menyadari bahwa kebijakan selama masa pandemi COVID-19 kerap berganti-ganti. Mulai dari pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat yang dievaluasi setiap seminggu, dan terkadang memang membuat bingung masyarakat.

Pemerintah Harus Antisipasi Kebijakan Ekonomi-Politik Imbas Perang Iran-Israel

Tapi Jokowi menegaskan bahwa hal itu harus dilakukan. Karena pandemi adalah bagaimana cara terus berdaptasi dan mencari kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan ekonomi rakyat.

"Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan," kata Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang DPD-DPR di Ruang Sidang Paripurna I Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

Tony Blair Ucapkan Selamat ke Prabowo Usai Menang Pilpres: Fantastis!

Jokowi mengatakan masa pandemi telah mengajarkan kepada seluruh masyarakat dan masyarkat dunia untuk terus mencari titik keseimbangan. Keseimbangan menurut versinya adalah dengan menggunakan istilah gas-rem.

Baca juga: Kenakan Baju Adat Baduy, Presiden Jokowi Tiba di Kompleks Parlemen

Pergerakan Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Menhub Budi Beberkan Catatan dari Jokowi

Pemerintah, kata Jokowi, dalam mengambil keputusan selalu merujuk kepada data, ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

"Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat," katanya.

Jokowi menekankan, adaptasi itu dilakukan karena mutasi virusnya pun selalu berubah. Pengetatan mobilitas tak bisa dihindari.

Bantuan sosial diberikan lebih banyak dibanding situasi normal.

Mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan. Dan, Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM kepada tenaga pendidik dan pelajar.

"Maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," kata Jokowi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya