- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
VIVA - Langkah pemerintah memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) beberapa waktu lalu disebut langkah jitu menekan laju COVID-19 di Tanah Air.
Setidaknya, menurut Presiden Joko Widodo, jika tidak ada PPKM dari berstatus darurat hingga level 4 sampai 1 diberlakukan, bisa saja ledakan kasus harian lebih tinggi dari apa yang dilaporkan.
"Tim yang ada di kanan kiri saya, 'Pak ini kalau tidak bisa dihentikan Pak, Agustus itu akan 80.000 (kasus), September 160.000 (kasus). Kalau tidak bisa menghentikan, bisa di atas India kita," kata Jokowi saat menyampaikan pengarahan pada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jawa Timur kemarin, dikutip VIVA, Sabtu, 21 Agustus 2021.
Maka, setelah mendapat laporan tersebut, Jokowi pun memberi perintah kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berupaya menghentikan laju penularan. Selain menahan mobilitas masyarakat, memang aparat di lapangan beserta masyarakat dan relawan, selama peningkatan kasus banyak berkolaborasi memberikan kebutuhan fasilitas kesehatan.
"Saat itu saya sampaikan ke Panglima dan Kapolri, tidak ada kerjaan lain, yang ada hentikan ini, jangan sampai melompat ke 80 (ribu), 160 000. Sekali lagi hati-hati mengenai ini," kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi Sebut Hingga Akhir Tahun RI Akan Terima 370 Juta Dosis Vaksin
Awalnya, Jokowi tak mengira, meningkatnya kasus harian di Bangkalan dan Kudus. Pada Februari sempat mencapai titik puncak, kemudian karena naiknya kasus harian di dua daerah dan diikuti daerah lainnya, pola penyebarannya makin cepat karena mutasi varian Delta.
Dalam berbagai kesempatan, Jokowi beberapa kali mengulang pernyataannya tentang kebijakan gas-rem saat membaca situasi penanganan COVID-19 di Tanah Air. Adaptasi harus terus dilakukan.
"Saya minta, tetap minta semuanya hati-hati. Waspada mengenai yang namanya COVID-19 ini, jangan sampai ada varian baru datang karena bermutasi dan kita tidak waspada. Tahu-tahu meledak menjadi jumlah yang sangat banyak," kata Jokowi.
Survei LSI: Tingkat Kepuasan Publik pada Jokowi Naik 76,2 Persen
LSI merilis temuan terbarunya terkait dinamika Pemilu 2024, salah satunya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan, yakni 76,2 persen.
