- Istimewa
VIVA – Partai Demokrat memberikan respon, turunnya tingkat demokrasi di Indonesia. Penilaian itu berdasarkan tulisan Majalah The Economist, yang menyebut demokrasi di Tanah Air terjadi penurunan dan pelemahan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memebandingkan dengan era kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pada saat itu SBY berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau free.
Herzaky mengutip data koalisi masyarakat sipil seperti Amnesty Internasional dan SAFENet, yang melihat fenomena penangkapan pihak-pihak yang berbeda pendapat, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Itu bukanlah suatu prestasi yang baik.
"Warga pun semakin takut berbicara dan berekspresi di muka umum menurut hasil berbagai survei. Belum lagi merebaknya intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah berupa peretasan akun media sosial, doxing, maupun serangan buzzer secara terorganisir," kata Herzaky kepada wartawan, Senin 23 Agustus 2021.
Selain itu, Herzaky menyoroti tindakan hukum yang dilakukan polisi terhadap masyarakat yang mengkritik melalui mural. Menurutnya, masih banyak hal lain yang harus dikejar daripada pembuat mural, seperti salah satunya Harun Masiku.
"Rakyat memberikan kritik melalui mural saja, malah kemudian diburu. Kalah-kalah Harun Masiku yang masih bebas bergentayangan," kata Herzaky.
Herzaky menyebut banyak juga hal lain yang masih belum mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satunya, tindakan KSP Moeldoko yang dinilai melanggar hukum dan berupaya mengkudeta Demokrat.
"Baru di Indonesia-lah, ada begal politik yang dilakukan terhadap partai politik secara terang-terangan oleh orang dekat Presiden, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko yang bukan kader parpol tersebut, dan gerombolannya. Dan, sampai dengan saat ini, sosok begal partai itu masih bisa dengan tenang duduk di jabatannya tanpa merasa risih dan tanpa mendapatkan konsekuensi apapun," jelasnya.
Menurut Herzaky, Demokrat berharap pemerintahan Joko Widodo dalam sisa waktunya, benar-benar memiliki komitmen dan keseriusan. Sehingga bisa melakukan koreksi total agar demokrasi Indonesia bisa kembali membaik dan memiliki nama baik di dunia internasional.
"Dan, kita semua, masyarakat Indonesia, memiliki kewajiban moral untuk terus mengingatkan pemerintah, agar terus menjaga demokrasi kita, dan menyelamatkan demokrasi kita dari titik nadir," ujarnya.
