- VIVAnews/Adri Irianto
VIVA – Politikus senior Partai Golkar Akbar Tanjung menyampaikan sistem demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Mantan Ketua Umum Golkar itu menilai sejauh ini masih ada praktik-praktik politik transaksional.
Akbar mencontohkan politik transaksional saat pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut dia, banyak calon anggota DPR yang memiliki kemampuan finansial akan mengoptimalkan hal tersebut.
"Dia gunakanlah kemampuan finansial yang cukup itu agar dia terpilih sebagai anggota DPR. Inikan praktik transaksional. Ini yang harus kita cegah," kata Akbar saat menjadi pembicara kuliah umum Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) yang dikutip dari akun YouTube SKPB AT Institute, Kamis, 26 Agustus 2021.
Dia mengatakan, dalam demokrasi yang sehat, rakyat adalah pihak yang paling berdaulat. Maka itu, ia mengingatkan agar semua pihak bisa terlibat mencegah praktik transaksional.
"Dalam berdemokrasi yang berdaulat adalah rakyat. Yang perlu kita cegah yakni praktik-praktik yang transaksional. Karena praktik-praktik yang transaksional ini yang merusak sistem demokrasi," jelas mantan Ketua DPR itu.
Akbar menyampaikan untuk menekan politik transaksional maka perlu suatu upaya seperti membuat aturan yang tegas dengan sanksinya.
"Ini yang perlu kita betul-betul mencari suatu upaya, aturan, sehingga transaksional itu bukan menjadi sesuatu yang menguat dalam kehidupan berdemokrasi kita," ujar Akbar.
Pun, ia menambahkan kualitas demokrasi di Tanah Air perlu ditingkatkan dari semua pihak termasuk rakyat. Kata dia, rakyat bisa ditingkatkan dari kualitas pemahaman politiknya. Hal ini agar tak mudah terpengaruh dengan iming-iming janji.
"Supaya jangan mereka gampang terpengaruh, diiming-imingi dengan beberapa langkah-langkah yang bersifat transaksional. Ini yang harus menjadi tugas kita ke depan," tutur Akbar.
SKPB secara rutin menggelar pembelajaran kuliah umum dengan peserta dari mahasiswa hingga pemuda yang biasanya aktivis dari Kelompok Cipayung Plus. Kuliah umum ini biasanya membahas persoalan sosial politik, ekonomi, hingga sistem kepartaian.
Dalam acara kuliah umum SKPB, peserta diseleksi dari berbagai daerah di Indonesia. Pun, lantaran pandemi, kuliah umum ini tetap digelar tapi secara daring.
Menlu Retno: OKI Berutang Kemerdekaan Pada Rakyat Palestina
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi mengatakan bahwa negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berutang kemerdekaan kepada rakyat Palestina.
