Saran Farah Agar UMKM yang Terdampak Covid Bisa Lancar Lagi Usahanya
- Istimewa
VIVA – Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia mengatakan, dampak pandemi Covid-19 sangat besar terutama terhadap kelangsungan ekonomi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dikutipnya dari data BPS, saat ini jumlah UMKM di angka lebih dari 65 juta. Menurutnya, sektor ini menjadi tumpuan ekonomi rakyat. Namun di tengah situasi seperti saat ini tak semua usaha dapat bertahan.
Sebut saja misalnya sektor UMKM makanan dan minuman. Pada masa pandemi Covid-19, dengan berbagai kebijakan pembatasan terpaksa tak seproduktif di masa normal.
"Risiko seperti ini menjadi konsekuensi bagi pelaku usaha yang basisnya mendatangkan orang. Apalagi usaha-usaha yang sifatnya masih tradisional, belum memanfaatkan strategi digital," ucap Farah dalam keterangan tertulisnya, Senin 30 Agustus 2021.
Farah mengatakan, untuk menghadapi situasi seperti itu, para pelaku UMKM di satu sisi dituntut beradaptasi. Tapi karena kondisi setiap UMKM berbeda-beda, baik terkait kapasitas sumber daya atau kemampuan operasional, tentu tak dapat disamaratakan.
Dia meminta Negara perlu hadir dengan program yang tepat sasaran termasuk memberikan insentif sebagai daya ungkit bagi para pelaku UMKM.
Khusus Kabupaten Sumedang data tercatat dan terverifikasi hingga tahun 2020 sebanyak 26.000 an. Ini potensial bagi penguatan ekonomi daerah maupun Nasional. Oleh karena itu, ada empat hal yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan UMKM di masa pandemi khususnya.
"Pertama, Pemerintah wajib memberi insentif kepada UMKM secara tepat sasaran dan tepat guna. Kedua, mendukung pengembangan kewirausahaan lokal dan pemulihan UMKM dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia," kata anak Kapolda Metro Jaya ini.
Anggota dewan termuda ini menjelaskan, selain itu para UKMK diminta melakukan akselerasi peningkatan kapasitas sumber daya pelaku usaha dan menggalakkan UMKM Go Digital.
"Membangun kolaborasi lintas stakeholder sebagai wujud gotong royong menjamin ketahanan ekonomi kerakyatan," kata dia.
