Kata Ketum Muhammadiyah Soal Rencana Amandemen UUD 1945

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir.
Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir.
Sumber :
  • VIVA/Cahyo Edi

“Indonesia yang bukan sekadar ragad-fisik, tetapi menurut Mr. Soepomo, Indonesia yang bernyawa. Itulah Indonesia Jalan Tengah dan Indonesia Milik Bersama!,” jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan memang amandemen UUD 1945 terbatas ini sempat menjadi polemik, terutama terkait masa jabatan Wakil Presiden RI. Itu juga yang dikhawatirkan oleh Presiden Jokowi, yang tidak ingin amandemen ini justru melebar soal periodesasi menjadi tiga periode.

"Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apakah amandemen UUD NRI 1945 tidak berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodesasi Presiden dan Wakil Presiden menjadi tiga periode? Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar," kata Bamsoet.

Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut pemerintah tidak ikut campur mengenai persoalan amandemen UUD 1945 yang beberapa waktu lalu digulirkan Ketua MPR RI.

"Pemerintah ini tak ikut campur urusan itu (amendemen UUD 1945)," kata Mahfud pada Kamis, 26 Agustus 2021.

Mahfud menegaskan, pemerintah tidak menyatakan setuju atau sebaliknya terhadap amendemen. Sebab, perubahan UUD 1945 tidak membutuhkan persetujuan pemerintah. “Itu tidak perlu persetujuan pemerintah," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, perubahan konstitusi adalah wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mewakili seluruh rakyat. Untuk menampung aspirasi rakyat, konstitusi menyediakan lembaga seperti partai politik, DPR, DPD, dan MPR.