- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar memutuskan untuk membatalkan pengadaan multivitamin yang ditujukan untuk para pegawai Sekretariat Jenderal DPR dengan pagu anggaran sekitar Rp2,09 miliar. Pembatalan itu dilakukan setelah terjadi pro kontra atas anggaran pengadaan vitamin miliaran bagi anggota dewan.
"Kami memang melakukan pengadaan vitamin dengan pagu anggaran sekitar Rp2,09 miliar dengan menggunakan lelang cepat didapatkan pemenang dengan angka Rp1,7 miliar. Namun setelah mendengarkan masukan publik, maka pada Kamis pagi saya putuskan untuk dibatalkan," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 2 September 2021.
Ia menjelaskan, pada awalnya pengadaan multivitamin itu akan diberikan kepada para pegawai dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, di yaitu 1.308 Aparatur Sipil Negara, 1.486 petugas pengamanan dalam 1.486, 4.344 tenaga ahli dan staf ahli, dan 718 petugas kebersihan-taman.
Karena itu menurut dia, rencananya jumlah keseluruhan paket yang akan diberikan sebanyak 7.856 paket, berbentuk vitamin yang rencananya diberikan pada Juni lalu.
"Rencananya diberikan pada bulan Juli lalu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan DPR dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggota DPR. Karena anggota DPR sudah melalui asuransi," ujarnya.
Ia menjelaskan, pengadaan multivitamin tersebut dilatarbelakangi karena jumlah kasus positif COVID-19 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR sangat tinggi, misalnya pada Agustus ada 551 orang namun saat ini hanya 27 orang.
Menurut dia, rencana pemberian multivitamin tersebut termasuk untuk kebutuhan persiapan paket isolasi mandiri (isoman) yang dilaksanakan Setjen DPR di Wisma DPR di Kopo, Jawa Barat.
Selain itu dia menjelaskan, pihaknya juga menghentikan pengadaan perangkat kesehatan, salah satunya kebutuhan di Pelayanan Kesehatan DPR. "Kami akan revisi karena laboratorium darah di Yankes DPR sudah sangat tua dan sering tidak bisa digunakan. Karena itu akan kami revisi untuk revitalisasi perangkat lab di Pelayanan Kesehatan DPR," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menganggarkan dana untuk pengadaan multivitamin. Tak tanggung-tanggung, pengadaan multivitamin itu dianggarkan lebih dari Rp 2 miliar. Dikutip dari laman lpse.dpr.go.id, pengadaan untuk multivitamin tersebut dianggarkan sebesar Rp 2.096.080.000.
"Nilai pagu paket Rp2.096.080.000. Nilai HPS (harga perkiraan sendiri) Rp2.074.950.955," tulis informasi di situs lpse.dpr.go.id.
Politikus PDIP TB Hasanuddin memprotes langkah Setjen DPR yang menganggarkan belanja multivitamin senilai Rp2 miliar dari APBN 2021. Sejauh ini, Ia belum pernah mendapat informasi soal pengadaan multivitamin untuk anggota legislatif tersebut.
Oleh karena itu, politikus PDI Perjuangan ini meminta agar Sekjen Indra Iskandar, memberikan penjelasan. Karena anggaran tersebut diambil dari APBN, yang merupakan uang milik rakyat dan harus dikelola secara transparan.
"Sekjen DPR RI harus mengklarifikasi hal ini. Kami tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait pengadaan multivitamin untuk anggota DPR RI. Apalagi untuk membeli vitamin saja angkanya sangat fantastis hingga Rp2 miliar," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis 2 September 2021.
Mantan ajudan Presiden B.J Habibie itu mengatakan, selama ini dirinya dan anggota DPR lain merasa tidak pernah mendapat suplai vitamin dari negara. Sebab, kebutuhan vitamin tersebut mestinya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing anggota dewan.
"Pembelian vitamin mestinya menggunakan anggaran pribadi anggota DPR RI saja, tak perlu dibebankan pada negara. Apalagi saat ini rakyat juga sedang terpuruk karena pandemi, baiknya anggarannya dialihkan untuk kepentingan rakyat saja. Saya mohon instansi yang berwenang segera mengusutnya," jelasnya. (ant)
