- Istimewa
VIVA – Sekjen IPPI Budi Herianto menuturkan seharusnya kunjungan Mendagri ke Papua pada 4 September 2021 seharusnya dapat menyelesaikan persoalan dualisme Sekda Papua. Menurut aktivisi kepemudaan yang biasa disapa Bang Budi, dualisme Sekda Papua saat ini berdampak terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan apalagi Papua akan menghadapi PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021.
"Saat ini di Papua mempunyai dua Sekda pertama hasil keputusan Presiden Jokowi sebagai Sekda Dance Julian Flassy dan kedua hasil keputusan Gubernur Papua Lukas Enembe menunjuk M. Ridwan Rumasukun sebagai pelaksana tugas Sekda Papua," kata Budi.
Ia menuturkan, jika Mendagri tidak menyelesaikan dualisme Sekda Papua maka berpotensi munculkan tindak pidana korupsi, dimana sebenarnya yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
"Apalagi saat ini sedang dihadapi sama PON XX dan PEPARNAS XVI tahun 2021Papua dan dapat disalahgunakan sama Sekda bentukan Gubernur Papua," kata Budi.
Ia melanjutkan, jika mau mengacu kepada Intruksi Presiden bahwa semua persoalan harus diselesaikan sebelum PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 digelar, maka Mendagri harusnya menyelesaikan konflik persoalan Sekda Papua dan yang mempunyai hak dalam pengeluaran anggaran adanya pada Sekda hasil keputusan Presiden Jokowi.
"Jangan sampai terjadi konflik dan persoalan di PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 efek dari persoalan dualisme Sekda belum selesai dan seharusnya
Mendagri sebagai pembantu Presiden mengamankan keputusan Presiden Jokowi terkait Kepres Sekda Papua," ucap Budi.
Putin Telepon Presiden Iran Wanti-wanti Dampak Memanasnya Konflik Timur Tengah
Putin dan Presiden Raisi membahas tindakan pembalasan yang diambil oleh Iran terhadap Israel dalam sambungan telepon.
