Data Bocor, Jokowi Kena Getahnya

Presiden Jokowi disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua.
Sumber :
  • Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan)

Photo :
  • VIVA/Andrew Tito

img_title Kuasa Hukum Dokter Tifa Tanya soal Kumis Jokowi di Sidang Kasus Ijazah

Kementerian Kesehatan, sebagai wali data bertanggung jawab agar pemanfaatan data pada sistem Pedulilindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN). Itu berdasarkan PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Inisiatif Satu Data Indonesia. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"BSSN sebagai Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan, dan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai amanat PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN,". 

img_title Dokter Tifa Mengaku Kecewa: 10 Kali Sidang, Sekalipun Ijazah dan Jokowi Tak Terlihat

Sementara Kementerian Kominfo sebagai regulator, penyedia infrastruktur PDN, serta pemberi sanksi terhadap pelanggaran prinsip pelindungan data pribadi akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data sistem Pedulilindungi.

Disamping itu, pihak Kementerian Kesehatan telah menutup data para pejabat yang sudah disuntik vaksin COVID-19. Hal ini sebagai respon bocornya NIK Presiden Jokowi yang tertera di sertifikat vaksin Jokowi.

img_title Siap Jadi Ketua Dewan Pembina PSI, Jokowi Beri Syarat ke Partai Solidaritas Indonesia

Menurut Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin data yang bocor dan tersebar bukan hanya Presiden Jokowi saja. Akan tetapi, masih banyak pejabat lain. Oleh karena itu, diambil langkah penutupan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia mengakui aplikasi Peduli Lindungi masih perlu diperbaiki lagi sistemnya, karena data entry Indonesia juga sering terjadi kesalahan. Namun, sekarang akan ditutup untuk beberapa pejabat yang sensitif dan beberapa data pribadinya memang sudah ada yang terbuka.

"Karena tetap data entry kan Indonesia sering terjadi kesalahan, niatnya ke sana. Nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, akan kita tutup," kata dia.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), kedua kiri

Bestari Tepis Omongan Bro Ron soal Kader Ingin Jokowi Jadi Ketum PSI: Bukan

Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus tepis omongan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron soal kader PSI

img_title
VIVA.co.id
23 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut