- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Pandemi COVID-19 belum berakhir meski angka kasus positif mengalami penurunan dalam belakangan ini. Kontribusi membantu pemerintah seperti yang dilakukan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) jadi perhatian.
Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menyebut peran TP PKK sudah bagus dalam membantu pemerintah. Apalagi, peran TP PKK juga membantu mensosialisasikan kampanye protokol kesehatan atau prokes.
"Sebab untuk penanggulangan COVID-19 diperlukan semua daya dan upaya. Itu mulai hulu hingga hilir," kata Zubairi, dalam keterangannya, Senin 13 September 2021.
Menurut dia, TP PKK memiliki peran sebagai edukator prokes yang masih dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, dengan kinerja yang langsung menemui masyarakat jadi nilai lebih.
"Karena salah satu pemutus rantai penularan COVID-19 ialah masyarakat yang memahami dan menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.
Pun, ia menekankan dengan kondisi saat ini yakni kasus positif turun dari 44 persen ke 11 persen jadi tolak ukur keganasan virus COVID-19 di Tanah Air berhasil ditekan. Namun, ia berharap masyarakat tetap tidak abai dalam prokes.
"Melihat positivity rate Indonesia saat ini yang turun dari 44 persen ke 11 persen dan Jakarta dari 44 persen ke kurang 3 persen itu, maka terus diharapkan peran TP PKK PKK sebagai edukator untuk level keluarga," jelasnya.
Kemudian, ia menambahkan TP PKK juga bagus dalam mensosialisasikan vaksinasi untuk kalangan ibu hamil dan anak-anak. "Sekali lagi edukasi prokes dan vaksinasi COVID-19," tuturnya.
Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem Lisda Hendrajoni mengingatkan, penanggulangan pandemi COVID-19 ini membutuhkan semangat gotong royong. Sebab, pemerintah tak bisa sendirian mengatasi pandemi ini.
Bagi dia, keberadaan TP PKK juga efektif karena bisa masuk hingga tingkat kelurahan, rukun tetangga (RT) hingga keluarga.
"Jika upaya sosialisasi ini sudah sampai menyentuh ke unit terkecil, maka penanganan COVID-19 akan lebih cepat tercapai," jelasnya.
Pun, ia berharap dengan kontribusi TP PKK terutama pengurus pusat bisa jadi contoh dalam ikhtiar mensosialisasikan penerapan prokes.
Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian menyampaikan, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Agustus hingga September 2021, pihaknya sudah menyalurkan 10 ribu paket sembako di sejumlah daerah.
Tri menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan akibat terdampak pandemi COVID-19. Bantuan itu disalurkan ke beberapa daerah seperti ke Palembang sebanyak 4 ribu paket sembako. Lalu, daerah lainnya seperti Anyer, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) juga jadi perhatian.
Dia mengatakan imbas pandemi jelas berdampak terhadap penurunan perekonomian masyarakat. Maka itu, penting untuk gotong royong demi saling bahu membahu.
Tri menambahkan, penanganan pandemi COVID-19, penurunan angka stunting, dan penguatan ekonomi masyarakat jadi isu utama dalam gerakan besar yang berusaha diimplementasikan PKK dalam sejumlah programnya.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
