- KPK.go.id
VIVA – Banyak pejabat penyelenggara negara mengaku salah ketik dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun meminta pejabat yang bersangkutan segera memperbaiki laporannya.
"Jika wajib lapor atau penyelenggara negara menyadari bahwa terjadi atau terdapat kekeliruan saat melakukan pengisian data harta, atau pun informasi lainnya maka dapat segera menghubungi KPK untuk dapat dilakukan perbaikan dengan menghubungi nomor telepon 198 atau melalui email e-LHKPN@kpk.go.id," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa, 14 September 2021.
Ipi menjelaskan, pihaknya tidak bisa sembarangan mengubah isi LHKPN para pejabat. Pasalnya, KPK tak mengetahui pasti total kekayaan tiap-tiap pejabat di Indonesia.
"LHKPN merupakan self assessment atau penilaian diri yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara atau wajib lapor kepada KPK melalui situs e-LHKPN," kata Ipi.
KPK, lanjut Ipi, hanya bisa memverifikasi dan memvalidasi harta dalam laporan kekayaan pejabat. Perubahan isi, di luar kewenangan KPK.
"Kami tidak melakukan perubahan atas isian data harta maupun informasi lainnya yang dicantumkan penyelenggaraan negara atau wajib lapor melalui aplikasi e-lhkpn tersebut," kata Ipi.
KPK bakal mempublikasi ulang LHKPN pejabat yang salah ketik usai diperbaiki. Pejabat yang merasa salah ketik diminta segera memperbaiki laporannya untuk membuat laporan yang jujur kepada masyarakat.
KPK Ungkap Background Pejabat Pemilik Aset Kripto Miliaran
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ada dua pejabat yang mempunyai aset kripto senilai miliaran rupiah, yakni orang keuangan. Untuk itu KPK masih melakukan penelusuran.
