Dipecat KPK, Giri Suprapdiono: Mereka Terburu-buru Mendahului Presiden
- Agus Rahmat
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat dengan hormat 56 pegawai non aktif yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Salah satu yang dipecat adalah Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono.
Terkait itu, Giri menanggapi kalau pemecatannya itu dianggapnya dengan istilah G30STWK. Sebab, merujuk surat keputusan atau SK, ia resmi dipecat sejak 30 September 2021.
Dia menyampaikan hal itu melalui cuitan utasan di akun Twitternya. VIVA sudah mengkonfirasi soal cuitannya dan mempersilakan untuk mengutipnya.
"G30STWK. Hari ini kami dpt SK dr pimpinan KPK. Mereka memecat kami! berlaku 30 september 2021," tulis Giri dikutip VIVA pada Kamis, 16 September 2021.
Giri bilang dengan pemecatan ini menjadi sorotan karena melangkahi Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan. Ia menyindir demikian karena sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) dalam polemik TWK maka tindaklanjut pegawai non aktif KPK menjadi kewenangan pemerintah, bukan KPK.
Dia menambahkan dengan pemecatan mulai 30 September, ia mengaitkan dengan peristiwa sejarah kelam.
"Layaknya, mereka ingin terburu2 mendahului Presiden sebagai kepala pemerintahan. Memilih 30 September sbg sebuah kesengajaan. Mengingatkan sebuah gerakan yg jahat & kejam. Diterima?" tambah Giri.
Pun, ia bilang bersama rekan-rekannya itu akan terus melawan hingga menempuh jalur hukum. Kata dia, masih ada waktu.
"Kita akan terus melawan & melakukan upaya hukum. Masih punya waktu sd 30 sept 2021," ujar Giri.
Dia berharap dalam polemik ini diberikan kemenangan pada 1 Oktober 2021.
"Gimmick peringatan hari besar, yg selalu dicederai dengan kebusukan yang dibungkus TWK. Semoga, 1 Okt akan menjadi hari kemenangan kita," tuturnya.
"Kegelapan akan mjd terang, luka yg telah membuka cahaya," lanjut Giri.
KPK mengumumkan pemecatan 56 dari 75 pegawai non aktif yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan pemberhentian ini berlaku per 30 September 2021.
Selain Giri, ada sejumlah nama lain yang sudah dikenal publik seperti penyidik senior Novel Baswedan, Harun Al Rasyid, hingga Kepala Bagian Hukum Rasamala Aritonang.
Langkah pimpinan KPK memecat 56 pegawai ini lebih cepat dibandingkan rencana merujuk SK Nomor 652 Tahun 2021. Dalam SK itu, disebutkan puluhan pegawai KPK non aktif semestinya diberhentikan pada 1 November 2021.
Langkah Prabowo Larang Pendukung Demo di MK Dinilai Bisa Jaga Kesejukan Demokrasi
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengimbau para pendukung atau simpatisannya untuk mengurungkan aksi di Mahkamah Konstitusi (MK) atau tempat lainnya jelang putusan MK.
