Jepang Peringatkan Serangan Teroris, BIN Minta Masyarakat Waspada
VIVA – Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan langkah antisipatif terhadap potensi ancaman aksi terorisme di wilayah Indonesia. Tentunya, dengan terus mengoptimalkan deteksi dini dan cegah dini serta mengembangkan partisipasi masyarakat melalui sistem lapor cepat.
BIN juga bersinergi dengan aparat keamanan lainnya seperti Polri, TNI, dan BNPT guna mencegah potensi ancaman terorisme.
"Adanya peringatan dari Pemerintah Jepang terkait potensi ancaman teror di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara merupakan hal yang wajar dilakukan oleh negara lain sebagai upaya untuk melindungi warga negaranya," kata Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto di Jakarta, Jumat, 17 September 2021.
Wawan mengimbau kepada masyarakat diharapkan dapat menyikapi informasi tersebut secara bijak. Masyarakat tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan, namun tetap perlu untuk membangun kewaspadaan.
Maka, peran aparat keamanan terus siaga dalam upaya melindungi warganya maupun warga negara asing di Indonesia, sebagaimana warga negara Indonesia juga dilindungi aparat keamanan di negara tersebut.
"Semua bekerjasama dan bersinergi secara berkelanjutan," katanya.
Jepang, pada Senin 13 September 2021, telah mengeluarkan peringatan kepada warga negaranya untuk waspada akan ancaman serangan teroris di Indonesia dan lima negara Asia Tenggara lainnya.
Menurut Bernama, Kementerian Luar Negeri Jepang mengeluarkan imbauan kepada seluruh warga Jepang yang berada di Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar untuk menjauhi tempat ibadah dan tempat keramaian lainnya.
Peringatan itu juga mengungkapkan laporan intelijen dan kemungkinan munculnya serangan teroris di tempat ibadah dan tempat-tempat keramaian di enam negara ASEAN. Kementerian Luar Negeri Jepang telah memperoleh informasi bahwa "ada peningkatan risiko seperti bom bunuh diri."
Dalam nasihat imbauan itu, Jepang mendesak warganya untuk memperhatikan berita dan informasi lokal dan berhati-hati "untuk saat ini," tetapi tidak memberikan kerangka waktu tertentu atau detail lainnya. Kementerian Luar Negeri Jepang menolak untuk memberikan sumber informasi atau mengatakan apakah itu dibagikan dengan negara lain.
