PKB-PDIP Buka Komunikasi Terkait Konflik Bupati-Wabup Bojonegoro
- PKB
VIVA – Dewan Pengurus Wilayah Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibuat repot oleh konflik yang terjadi antara Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dengan wakil bupatinya, Budi Irawanto alias Wawan, hingga berujung ke ranah hukum. Anna adalah kader PKB sementara Wawan kader PDIP.
Kedua partai tersebut akhirnya turun tangan. PDIP memanggil Wawan untuk menerima penjelasan secara utuh duduk masalah yang melatari perseteruan hingga melaporkan Anna ke Kepolisian Resor setempat. Sementara PKB Jatim mengutus pengurus ke Bojonegoro untuk menemui Anna dan meminta penjelasan pokok masalah tersebut.
Komunikasi antara PKB dan PDIP juga dibuka untuk bersama-sama menyelesaikan perselisihan kader mereka yang kebetulan berpasangan memimpin Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. “Tadi kebetulan ada paripurna dan saya ketemu langsung dengan Pak Kusnadi selaku Ketua DPD PDIP Jawa Timur,” kata Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah kepada VIVA, Kamis, 23 September 2021.
Dia mengaku sudah berbicara dengan Kusnadi untuk bersama-sama membantu menyelesaikan konflik yang menyelimuti hubungan Bupati-Wakil Bupati Bojonegoro. “Makanya saya meyakini bahwa itu akan segera selesai karena kami sudah duduk bareng dengan Pak Kusnadi selaku ketuanya (PDIP Jatim),” kata Anik.
Menurutnya, konflik yang terjadi antara Bupati dengan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro hanyalah karena terjadi miskomunikasi. Dalam satu kepemimpinan daerah, hal itu biasa terjadi, tidak hanya di Bojonegoro, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Semestinya, lanjut Anik, hal itu tidak membesar menjadi masalah pelik apalagi sampai masuk ke ranah hukum. “Karena itu diperlukan kedewasaan,” katanya.
Anik meyakini konflik tersebut akan segera selesai dan Anna mampu mengatasi itu. Sebab, menurut Anik, di mata PKB, Anna adalah politikus kawakan yang sudah lama berkiprah di dunia politik, bukan politikus dadakan. “Beliau dua periode jadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan di sana, dan sekarang walau tidak berdomisili di Bojonegoro, beliau terpilih [jadi bupati] di sana,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Wabup Wawan melaporkan Bupati Anna ke Polres Bojonegoro dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporan sudah dilayangkan pada 9 September 2021 lalu. Wawan mengaku sudah dimintai klarifikasi selaku terlapor oleh penyelidik kepolisian. “Hari ini ada saksi-saksi [dipanggil untuk dimintai keterangan],” ujarnya.
Laporan bermula dari percakapan di grup WhatsApp terkait penanganan COVID-19. Perbedaan pandangan antara dua pimpinan itu soal COVID-19 bahkan berlangsung sejak Juli 2021 lalu dan itu ditunjukkan di grup WA. “Di grup WA itu ada para jurnali dan Forkopimda, ada juga Kapolres, Kajari,” kata Wawan dihubungi VIVA.
Tidak hanya di satu grup WhatsApp, tapi juga digrup lain yang di dalamnya ada para kepala dinas setempat. Wawan mengakui bahwa dirinya berbeda pandangan dengan Bupati Anna soal penanganan COVID-19. Di antaranya dia mengkritik soal data kematian COVID-19 yang dia nilai tidak sama dengan kenyataan. “Ada beberapa yang meninggal tapi dilaporkan satu,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan sama sekali oleh Bupati Anna dalam penanganan COVID-19. Bahkan, dia mengaku fotonya dalam jajaran pimpinan daerah juga dihilangkan. “Foto saya saja dihapus, kok,” kata Wawan.
Wawan mengaku terpaksa melapor ke polisi karena komentar yang ditulis Bupati Anna di grup-grup WhatsApp sudah menyerang pribadi dan keluarganya. Menurutnya, itu sudah menyangkut harga diri. “Itu sudah menyangkut harga diri, dan pribadi anak-anak saya digitukan,” katanya.
