- VIVA/Anwar Sadath
VIVA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara mengenai adanya 1.296 sekolah yang ditemukan klaster COVID-19 saat Pembelajaran Tatap Muka. Menurut Dasco, temuan ini tentunya merupakan hal yang cukup memprihatinkan.
"Ya kita prihatin, kemudian ada klaster baru,dari kegiatan tatap muka di sekolah, walaupun sebagian besar sekolah sudah menyatakan mereka melakukan prokes yang ketat," kata Dasco di Gedung DPR, Jumat, 24 September 2021.
Dasco menilai sebenarnya untuk pembelajaran tatap muka ini, siswa tidak begitu diwajibkan. Sebab, bagaimanapun juga keputusan untuk mengizinkan siswa PTM atau tidak, ada di orang tua murid.
"Namun ini kita dalam monitor DPR sebagian besar sekolah menyerahkan kepada orang tua apakah mengizinkan atau tidak karena sifatnya nggak terlalu wajib," ujar Dasco.
Baca juga: Ada Kasus Positif COVID-19, Enam Sekolah di DKI Ditutup Sementara
Dasco meminta kepada seluruh sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka agar tak mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu, Dasco juga meminta kepada para orang tua agar bijak dalam mengambil keputusan mengizinkan atau tidak anaknya mengikuti PTM.
"Dengan adanya kejadian klaster ini, kembali kita mengimbau kepada sekolah tetap melakukan prokes yang ketat, kemudian keada orang tua ini menjadi pertimbangan apakah mengizinkan atau tidak kita serahkan kepada orang tua," ujarnya.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, angkat bicara mengenai adanya klaster penularan COVID-19 di lingkungan sekolah setelah diterapkan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM. Nadiem mengatakan, temuan tersebut tak lantas membuat PTM dihentikan.
Menurut Nadiem, Kemendikbudristek akan terus mengevaluasi kebijakan PTM Terbatas ini. Dia meminta setiap sekolah yang terdeteksi jadi tempat penularan virus untuk ditutup sementara sampai dipastikan tidak ada lagi warga sekolah atau murid yang terinfeksi virus COVID-19.
"Itu terus kita monitor, itu temuannya. Bukan berarti PTM-nya akan diundur, masih harus jalan, terbuka, tapi sekolahnya masing-masing kalau ada kasus klaster ya harus ditutup segera, memang seperti itu," kata Nadiem kepada wartawan di DPR, Kamis, 23 September 2021.
