- VIVA/ Edwin Firdaus
VIVA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam survei Indikator Politik menguatkan bukti lembaga antirasuah tersebut sedang bermasalah.
Pasalnya, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana KPK selalu menempati posisi terbaik terkait kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.
Namun, bagi ICW, hal itu tidak mengejutkan lagi. Sebab, selama kurun waktu satu tahun terakhir, KPK lebih sering memperlihatkan kontroversi, daripada prestasi.
"Jika ditelisik lebih lanjut, ICW meyakini sumber utama permasalahan di tubuh KPK saat ini berasal dari lima pimpinannya," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada awak media, Selasa, 28 September 2021.
ICW merinci setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan masyarakat. Pertama, disebutkan Kurnia, yaitu terkait minimnya integritas pimpinan KPK.
Merujuk pada pelanggaran kode etik, sejauh ini sudah ada dua pimpinan KPK yang harus berurusan dengan Dewan Pengawas, yakni Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar.
"Dalam isu ini, tentu saja masyarakat tidak mungkin akan percaya lagi jika KPK mengkampanyekan nilai integritas kepada masyarakat, sedangkan pimpinannya saja bermasalah dari segi etika," kata Kurnia.
Kedua, lanjut ICW, hal yang disorot masyarakat yakni performa penindakan KPK anjlok di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.
Seperti jumlah operasi tangkap tangan (OTT) merosot tajam, kualitas penanganan perkara buruk, dan sering terjadi kebocoran informasi di tubuh KPK.
"Tentu, menanggapi kritik ini pimpinan KPK selalu memiliki segudang argumentasi. Namun, ICW meyakini argumentasi yang dibangun oleh KPK seringkali bukan argumentasi yang benar, melainkan argumentasi pembenar semata," kata Kurnia.
Ketiga, yakni terkait kebijakan yang diambil oleh pimpinan KPK selalu mengundang kritik massif dari masyarakat.
Selain polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK, ICW berpendapat, terdapat pula kesesatan merumuskan strategi pencegahan, misalnya mengunjungi dan meminta video testimoni dari para terpidana korupsi.
Menurut ICW, KPK saat ini seperti kehilangan arah dan melenceng dari tujuan awal pembentukan lembaga tersebut.
Maka dari itu, penurunan tingkat kepercayaan publik kepada KPK mesti segera disikapi secara objektif oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Misalnya, mengevaluasi kinerja pimpinan KPK dan membatalkan sejumlah kebijakan yang berpotensi besar mendegradasi kembali kepercayaan publik kepada KPK," kata Kurnia.
Dalam survei Indikator Politik terkini, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya 65 persen. Kepercayaan publik terhadap KPK menurun sehingga menempatkannya di bawah TNI, Presiden, Polri.
