5 Daerah di Jatim Jadi Pilot Project Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- VIVA/Nur Faishal (Surabaya)
VIVA – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur menjadi pilot project atau percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Lima kabupaten percontohan tersebut ialah Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan.
Hal itu disampaikan Ma’ruf selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dari tujuh provinsi yang menjadi percontohan atau pilot project program ini secara virtual pada Selasa, 28 September 2021.
Dari Jatim, hadir mengikuti rakor yakni Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron , Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim serta Kepala Bappeda dari lima kabupaten di Gedung Negara Grahadi Surabaya
Untuk diketahui, yang dimaksud kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan PBB, yaitu kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan yakni memiliki pengeluaran per kapita per hari di bawah US$1,9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ini dihitung oleh Bank Dunia dengan membandingkan harga komoditas antarnegara.
Program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem ini merupakan program dari pemerintah pusat, di mana pada tahap pertama tahun 2021 ini ada 7 provinsi yang ditunjuk menjadi pilot project, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Dari tujuh provinsi tersebut, masing-masing ditunjuk lima kabupaten/kota sebagai lokus percontohan, sehingga total ada 35 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya, dari tiap kabupaten tersebut akan dipilih kembali lima kecamatan dan dari tiap kecamatan akan dipilih lima desa. Untuk selanjutnya, pada tahap kedua nantinya program ini akan dilakukan di 25 kabupaten/kota.
Ma’ruf menerangkan bahwa pemerintah mematok target kemiskinan ekstrem terentas hingga nol persen pada akhir 2024. Itu sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.
“Namun, Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat,” katanya.
Khofifah mengatakan, mengacu pada data Susenas per Maret, pada tahun 2021 kemiskinan ekstrem di Jatim berada angka 4,4 persen atau 1.746.990 jiwa, 38,20 persen dari total jumlah penduduk miskin Jatim. Angka itu menurun dibandingkan tahun 2020 yang angka kemiskinan ekstremnya sebesar 4,5 persen. Sementara penduduk miskin Jatim tahun 2021 naik menjadi 11,40 persen, dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,09 persen.
Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim, terutama pada lima kabupaten percontohan, Khofifah menyampaikan bahwa Pemprov Jatim memfokuskan pada tiga strategi program, yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
“Upaya ini melibatkan berbagai OPD lintas sektor yang ada di Pemprov Jatim. Hal ini tentunya membutuhkan konvergensi pendanaan baik dari pusat, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota serta CSR,” katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Khofifah, untuk program di TA. 2022, Pemprov Jatim juga mengusulkan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim. Yakni melalui program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni, program Bansos Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama, serta program pemberdayaan usaha perempuan.
