- Istimewa
VIVA – Penuntasan kemiskinan ekstrem jadi perhatian pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Langkah percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem ini juga jadi tugas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Halim aktif melakukan blusukan ke berbagai daerah kabupaten di Tanah Air untuk memantau dan menuntaskan data SDGs Desa. Menurutnya, data SDGs Desa punya peran penting membantu pemerintah dalam ikhtiar mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem.
Dalam dua hari terakhir, Halim blusukan ke sejumlah kabupaten di Jabar. Pada Kamis kemarin, 30 September 2021, politikus PKB itu mengunjungi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pangandaran. Pun, pada Jumat hari ini, Halim mengecek Kabupaten Kuningan.
Dia bertemu langsung dengan Bupati Kuningan Acep Purnama. Ia menjelaskan pihaknya akan terus mengecek daerah yang jadi kantong kemiskinan ekstrem di berbagai provinsi termasuk di Jawa Barat.
"Kami terus berkeliling ke daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem. Dua hari ini kami berkeliling ke kabupaten-kabupaten di Jawa Barat yang wilayahnya terdapat warga dengan kategori miskin esktrem," kata Halim, dalam keterangannya, Jumat, 1 Oktober 2021.
Dia menyampaikan, penuntasan data SDGs Desa tidak bisa jika hanya dipantau dari pusat saja. Namun, mesti dimonitor secara langsung di lapangan.
Ia mengatakan bersama Bupati Acep Purmama sepakat memperkuat data desa berbasis SDGs. Prediksi persoalan ini bisa rampung dalam 10 hari ke depan. "Saya yakin Kabupaten Kuningan bakal segera selesaikan persoalan kemiskinan dengan berbasis SDGs," sebut Halim.
Bagi Halim, jika data SDGs Desa tuntas, maka penanganan kemiskinan esktrem bakal bisa lebih cepat. Ia menekankan akan terus melakukan koordinasi dengan bupati atau kepala daerah untuk menjelaskan pentingnya data SDGS.
"Sehingga ada kesepahaman yang sama antara Kemendesa PDTT dengan para kepala daerah untuk mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya," ujar eks Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.
Kemudian, ia menambahkan penanganan kemiskinan ekstrem tak bisa dilakukan bila masih ada ego sectoral antara kementerian dengan kepala daerah. Ia bilang pemerintah pusat dalam hal ini Kemendes PDTT perlu dukungan penuh dari para kepala daerah.
“Untuk support implementasi aksi penanganan serta monitoring keberlanjutan hasil capaian nol persen kemiskinan ekstrem telah disiapkan aplikasi yang terhubung dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat," katanya.
