Novel Baswedan Diminta Laporkan Resmi Dugaan 'Orang Dalam' Azis

Penyidik senior KPK Novel Baswedan
Sumber :
  • VIVAnews/Foe Peace

VIVA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bakal menindaklanjuti bila ada yang melaporkan terkait dugaan “orang dalam” Aziz Syamsuddin yang biasa mengurus perkara di KPK. Dewas juga meminta Novel Baswedan Dkk melaporkannya apabila memang mengetahui hal tersebut.

img_title Kasus Pemerasan SYL Masih Bergulir, Ternyata Polisi Masih Kejar Kelengkapan Berkas Firli Bahuri

"Yang penting disertai bukti-bukti," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada awak media, Rabu, 6 Oktober 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengaku pernah melaporkan dugaan itu ke Dewas KPK. Namun menurut Novel, laporannya itu tidak ditindaklanjuti.

img_title Sering Dilakukan Pengendara, 13 Pelanggaran Ini Jadi Incaran Polisi Selama Operasi Zebra Jaya

Namun Albertina membantah Novel pernah melaporkan dugaan itu. Menurutnya, tidak pernah ada laporan masuk tentang dugaan “orang dalam” Azis di KPK.

Meski begitu, Novel Baswedan Dkk diminta untuk memberitahu informasi tentang dugaan itu apabila ada buktinya. Dewas KPK berjanji menindaklanjutinya.

img_title OTT KPK Kerap Terjadi, Zona Integritas Jangan Hanya Dokumen

"Dewas menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik dari siapa pun," kata Albertina.

Senada hal itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri juga meminta Novel Baswedan melaporkan hal tersebut.

"Bagi pihak-pihak manapun yang mengetahui informasi dugaan pelanggaran etik insan KPK agar bisa melaporkan aduannya ke Dewan Pengawas (Dewas)," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 5 Oktober 2021.

Ali menjelaskan, pihaknya maupun Dewas KPK tidak bisa menindaklanjuti keterangan Novel jika informasi hanya dari media sosial. Novel diminta datang untuk memberikan laporan resmi.

"Dengan dilengkapi bukti-bukti awal yang valid," kata Ali.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ali berharap Novel Dkk bisa memberikan bukti sebab, KPK dan Dewas tidak bisa menindaklanjuti laporan jika informasi hanya berdasarkan tudingan belaka.

"Penegakan etik di KPK harus didasarkan pada bukti dan fakta bukan dari opini yang belum tentu valid kesahihannya," imbuhnya.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo

Usai Kasasi Ditolak, KPK Segera Eksekusi Eks Sekretaris MA Nurhadi

Usai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan upaya hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dalam perkara gratifikasi dan TPPU. Kini

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut