KPK: Banyak Pengawas Internal Pemda Dikendalikan Kepala Daerah

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan banyak pengawas internal atau inspektorat di daerah yang tidak netral. Pengawas internal banyak yang hanya manut dengan kepala daerah karena merasa atasannya.

img_title Pramono Bakal Undang Klub Sepak Bola Asing dan Kepala Daerah Berbagai Negara saat Perayaan 5 Abad Jakarta

"Kami melihat banyak pengawas internal di daerah-daerah pertama itu juga masih di bawah kendali kepala kepala daerah sehingga hasil pengawasan cenderung tidak independen," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada awak media, Kamis, 7 Oktober 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Alexander mengatakan pengawas internal seharusnya tidak boleh cuma manut dengan kepala daerah. Pengawas internal seharusnya tetap menjaga integritas meski kepala daerah melakukan pemufakatan jahat.

img_title KPK Kembali Periksa Sestama BNPB dalam Kasus Korupsi Dana Siap Pakai

Lembaga Antikorupsi mau masalah integritas pengawas internal ini bisa diselesaikan dengan cepat. KPK bakal mendidik seluruh pengawas internal di Indonesia.

"Ini sebetulnya sudah kami upayakan untuk peningkatan dari independensi inspektorat tersebut agar dalam menjalankan kegiatan pencatatan pengawasan utamanya menyangkut tindak lanjut dari laporan masyarakat itu juga lebih bisa dipercaya hasil pengawasannya," kata Alex.

img_title Update Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Peran 3 Pejabat Teras hingga 2 Dirjen

KPK juga menyarankan para pengawas internal tidak manut dengan kepala daerah mulai saat ini sampai program pelatihan dilakukan. Seluruh pengawas internal diminta bekerja sesuai dengan koridornya masing-masing.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Untuk membangun komitmen di daerah untuk membangun integritas maupun upaya-upaya perbaikan di daerah yang dipimpin," imbuhnya.

Kepala BGN Sudaryono

Apresiasi Sudaryono, Apkasi dan Wabup Kendal Dukung MBG Jadi Penilaian Insentif Fiskal

Wabup Kendal juga mengapresiasi perubahan skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk tahun 2027 mendatang.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut