Imigrasi Bikin Layanan Eazy Passport, DPR: Terobosan Baru
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Langkah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham yang membuat pelayanan Eazy Passport dapat apresiasi. Kebijakan ini dinilai langkah bagus dan menjadi terobosan baru yang memudahkan pelayanan masyarakat.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto menyampaikan demikian karena pelayanan publik dengan model jemput bola disukai masyarakat.
"Saya kira ini langkah bagus. Masyarakat saya kira antusias menyambut program ini. Selain mudah, cepat tentu saja ini terobosan baru," kata Darmadi, dalam keterangannya, Kamis, 7 Oktober 2021.
Darmadi menambahkan, pelayanan Eazy Passport juga membantu masyarakat dalam keterbatasan aktivitas di tengah pandemi. "Melalui Eazy Passport masyarakat tidak perlu datang ke kantor Imigrasi. Ini terobosan bagus dan perlu kita apresiasi,” jelas Darmadi.
Anggota DPR Darmadi Durianto
- Istimewa
Dia menekankan, memang pelayanan birokrasi sudah seharusnya menerapkan konsep pelayanan berbasis digital. Efisiensi yang memudahkan masyarakat mesti diprioritaskan.
Pun, ia mencontohkan pelayanan Eazy Passport yang gencar dilakukan kantor Imigrasi Jakarta Utara di wilayah konstituennya. Salah satunya di Pluit atau tepatnya Baywalk Mall, Jakarta Utara, mulai 6 Oktober sampai 21 Oktober 2021. "Layanan pengurusan paspor ini sangat membantu sekali," sebut Darmadi.
Sementara, Ketua Yayasan Rumah Kebangsaan Bersaudara (YRKB) Lenny Wijaya, yang ikut memfasilitasi Eazy Passport mengakui pelayanan tersebut memantik antusiasme masyarakat. Sebab, selain jemput bola, pelayanan ini dipraktikkan secara kolektif.
Lenny menekankan Eazy Passport sebagai model pelayanan paspor secara kolektif atau berkelompok yang dilaksanakan di luar kantor imigrasi.
"Untuk itu, kami dari YRKB membantu untuk memfasiltasi layanan Eazy Passport karena sangat bermanfaat bagi masyarakat," tutur Lenny.
RUU Perampasan Aset: Korban Berpeluang dapat Pengembalian Kerugian dari Pelaku Investasi Bodong
Di pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, Komisi III DPR dan Pemerintah juga membahas materi mekanisme terkait korban investasi bodong berpeluang
