- Tangkapan layar Instagram
VIVA – Seorang ibu yang diketahui bernama Daemo Afrida Sihombing meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia membuat video dan disebarkan melalui media sosial.
Video Daemo beredar di instagram akun Instagram @korban mafiatanah beberapa hari ini.
“Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, saya Daemo Afrida Sihombing mewakili ahli waris dari orang tua saya,” kata Daemo dikutip VIVA dari video tersebut pada Minggu, 10 Oktober 2021.
Dalam videonya, Daemo memohon bantuan kepada Presiden Jokowi perihal tanah peninggalan orang tuanya yang merupakan pensiunan TNI, Mayor (Purn) BH. Sihombing, yang dulu masuk wilayah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Saat ini, masuk wilayah Kota Jambi.
“Kami melakukan update berkas karena pemekaran tersebut,” ujarnya.
Ilustrasi Jokowi bagikan sertifikat tanah di Bali
- ANTARA FOTO/Wira Suryantala
Daemo mengaku sudah melakukan pengajuan sejak 2014 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi. Namun, belum juga selesai sampai sekarang.
Menurut dia, petugas BPN Kota Jambi tidak ada yang melayaninya dengan baik. Padahal, sebelum pemekaran, tanahnya di BPN Batanghari statusnya sudah SHM.
Pun, saat dipanggil BPN Kota Jambi untuk membawa kwitansi, tak ada pelayanan yang disuguhkan oleh petugas. Kata dia, pelayanan ini sama dengan seperti tahun sebelumnya.
“Kami dipanggil untuk membawa kwitansi pembayaran tahun 2014 oleh BPN Kota Jambi. Namun ketika kami datang, sama kejadiannya seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada yang melayani dan penjaga yang di depan petugas tidak ada di tempat. Mohon bantuan Bapak Presiden, terima kasih,” tuturnya.
Mengutip dari surat Daemo yang ditujukan kepada Presiden Jokowi per 6 Oktober 2021, ia mengaku sebagai putra dari Mayor (Purn) BH Sihombing. Berikut sebagian kutipannya.
"Pertama tama saya dan beserta keluarga berharap dan berdoa semoga Bapak Presiden Joko Widodo beserta keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan Kesehatan, amin.
Dengan surat ini, ijinkan saya dan beserta keluarga baik ahli waris dari Mayor (Purn) BH. Sihombing yang berkedudukan di Kota Jambi menceritakan bagaimana penderitaan kami sebagai masyarakat Republik Indonesia dalam mengurus hak kami.
Bapak Presiden Joko Widodo yang kami banggakan, kami memiliki tanah di wilayah kampung kenali asam yang sudah sertifikat hak milik , sesuai yang tertulis di sertifikat hak milik sejak tahun 1976 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Batang Hari (surat hak milik terlampir dalam bentuk fotokopian karena yang asli ada di BPN Kota Jambi), Kami sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap peraturan kewajiban kami sebagai warga negara pun kami laksanakan dengan membayar pajak (PBB).”
