- ANTARA FOTO//Puspa Perwitasari
VIVA – Presiden Jokowi bakal melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu sore, 13 Oktober 2021. Megawati bakal dilantik bersama jajaran Dewan Pengarah lainnya, yang datang dari berbagai latar belakang.
Hal itu disampaikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi mengenai kabar pelantikan hari ini di Istana Negara, Jakarta.
“Betul,” kata Heru, Rabu 13 Oktober 2021.
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputi usai menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Soka, Jepang, pada 8 Januari 2020.
- IST
Kata Heru, Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN secara ex-officio karena jabatannya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ketentuan ini melekat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021.
Dalam bunyi Perpres tersebut, masa tugas Dewan Pengarah, dan Kepala dan Wakil Kepala hanya lima tahun atau satu periode dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.
Sebelumnya, Megawati sudah memberikan pesan kepada Presiden Jokowi agar BRIN ini lebih mempercayakan peneliti-peneliti Tanah Air dan tidak langsung diberikan ke pihak asing.
Itu dikatakan Megawati, saat menjadi pembicara dalam Pembukaan Rakornas Kemenristek/ BRIN tahun 2020, di kawasan Puspitek, Serpong Tangerang Selatan Banten, Kamis 30 Januari 2020.
"Saya ingin mengatakan jangan nantinya kita lebih dulu langsung melakukan kerja sama dengan teman-teman sahabat-sahabat dari luar, kita gunakan dulu keseluruhannya dari anak negeri ini," kata Megawati, dalam pidatonya.
Ia menceritakan, saat menjadi Wakil Presiden RI tahun 2000 sempat juga diberi tahu bahwa Indonesia harus menjadi tuan rumah olimpiade sience. Ternyata, banyak anak-anak Indonesia yang memiliki prestasi, baik individu maupun kolektif.
Megawati yang juga Ketum PDIP itu juga mengatakan, tidak sedikit putra putri bangsa yang memiliki keahlian di bidang-bidang keilmuan yang berat. Seperti ahli metalogi, ahli nuklir hingga ahli minyak. Maka potensi itu harus diutamakan, di awal BRIN berdiri. Tidak justru langsung diserahkan ke asing.
"Indonesia bukan berarti anti asing, sayapun tak anti asing termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Tapi tentunya kerja sama harus berpegang pada prinsip kedaulatan negara," tegasnya.
